Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), Banten, melalui kepemimpinan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Icshan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021.
Raihan ini adalah yang ke-10 bagi Pemerintah Kota Tangsel atau yang ketujuh kalinya secara berturut-turut. Keberhasilan opini WTP ini adalah raihan perdana di bawah kepemimpinan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Pemberian WTP berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
Penyerahan LHP atas LKPD ini diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Novie Irawati Herni Purnama kepada Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Saat penyerahan LHP atas LKPD sekaligus disampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangsel meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua BPK Banten Novie Irawati Herni Purnama mengapresiasi Pemkot Tangsel yang berkomitmen dan bertanggung jawab mengelola keuangan daerah. "Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah," ujarnya.
Menurutnya pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh Pemkot Tangsel diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.
Benyamin Davnie menjelaskan, peraihan WTP ini merupakan kerja keras dari seluruh pihak. Baik itu pihak Pemerintahan juga beberapa stakeholder yang ikut membantu pemerintah untuk memastikan proses pembangunan bisa berjalan lancar. "Tentu saja ini menjadi motivasi bagi kami, untuk terus mempertahankan gelar ini ke depannya," ujar Benyamin seraya memberikan apresiasi kinerja seluruh pemangku kepentingan.
Wakil Ketua DPRD Tangsel, Mustofa, memberi apresiasi kepada BPK Banten yang sudah melakukan kinerjanya. Terutama pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan laporan keuangan 2021. "Kami dari Pemerintahan Kota Tangsel akan menjadikan beberapa evaluasi yang sekiranya disampaikan," ujarnya seraya menambahkan proses pembangunan tidak akan pernah luput dari evaluasi dan kritik. (OL-15)
KOALISI Pemuda Mahasiswa Banten (KPMB) menyampaikan beberapa catatan terkait aksi tanam mangrove yang digelar di kawasan pesisir Tangerang
Andra Soni untuk rencana perluasan MRT, sedangkan untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum dilakukan.
Momen liburan bersama keluarga atau dengan rekan kerja di kantor akan semakin seru dan berkesan saat dilakukan di lokasi yang tepat, seperti Mutiara Carita Cottages.
Kopi Banten bangkit berkat gerakan petani muda, dukungan komunitas, dan perhatian pemerintah daerah terhadap potensi kopi lokal.
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Gubernur Banten, Andra Soni di Surabaya sebagai upaya bersinergi menguatkan perekonomian antar daerah.
Terdapat 11 titik pemberhentian di Jakarta dan 13 titik di Banten dalam perjalanan rute ini.
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved