Pemerintah Tindaklanjuti Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan 2021

PEMERINTAH mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2021. Meskipun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan hasil pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun secara keseluruhan tidak berdampak material pada kewajaran LKPP. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah akan menindaklanjuti temuan BPK.

"Hasil laporan ini akan menjadi landasan pemerintah untuk terus melakukan perbaikan," ujar presiden saat Penyampaikan LHP LKPP di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6). 

Baca juga: SPAM Tanah Merah Siap Alirkan Air 200 Liter Per Detik

Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), terang presiden, bukan tujuan akhir, melainkan agar pemerintah mampu mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel. Pemerintah, imbuh Jokowi, akan terus meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang efektif dan inklusif. 

"Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik, akan meningkatkan efektifitas mitigasi risiko, sekaligus mendorong efektivitas target dan sasaran program," terang presiden. 

Pada kesempatan itu, presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah waspada terhadap berbagai tantangan di tengah ketidakpastian. Pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina, ujar presiden, berdampak pada gejolak ekonomi dan memicu inflasi di seluruh dunia.

"Situasi ini harus menjadi pemahaman bersama, agar kita memiliki kepekaan perasaan yang sama menyikapi dan menyiapkan respons dan kebijakan yang tepat di semua tataran lembaga negara, di seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah," tegas presiden. 

Ia kembali menekankan pentingnya membeli produk dalam negeri. Belanja produk dalam negeri, terang presiden, berdampak signifikan pada percepatan pemulihan ekonomi. 

"Kita harus kerja keras, kerja terus untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dengan hilirisasi industri. Mulai dari sektor tambang hingga pangan," tegasnya.

Pembangunan industri pengolahan dari bahan mentah hingga barang setengah jadi, terang presiden, dapat menciptakan efek ganda pada nilai jual. Selain itu, juga menyerap tenaga kerja.

"Untuk itu saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan daerah memahami situasi ini. Memiliki kepekaan yang sama dan segera melakukan langkah yang diperlukan, agar potensi yang kita miliki bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mempercepat pemulihan," tukasnya. (OL-6)