Jumat 10 Juni 2022, 21:16 WIB

Pemerintah Daerah Didorong Gencar Raih Predikat WTP

Mediaindonesia.com | Nusantara
Pemerintah Daerah Didorong Gencar Raih Predikat WTP

DOK Pribadi.
Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto.

 

OPINI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu dimensi penting dalam tata kelola keuangan pemerintah. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK menjadi nilai penting dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang mesti dicapai pemerintah daerah.

"Apakah sudah WTP?" tanya Kepala Badan Strategi Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto kepada pemerintah daerah yang hadir dalam bimbingan teknis (Bimtek) IPKD di Bali, Jumat (10/6). Ia ingin memastikan pemerintah daerah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah mereka sehingga mendapatkan opini terbaik itu dari BPK. 

"Mari Bapak dan Ibu ini (mendapatkan opini BPK) kita ikuti. Kita kerja secara objektif sehingga kita benar-benar mengetahui kondisi daerah kita. Apakah kondisi keuangan kita sudah baik atau masih memerlukan perbaikan atau masih sangat memerlukan perbaikan?" tambah Eko.

Ia pun melanjutkan opini BPK tersebut menjadi salah satu dari lima dimensi lain dalam pengukuran IPKD yang disusun BSKDN. Lima yang lain ialah kesesuaian dokumen perencanaan dengan anggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah.

Dengan memaksimalkan kinerja dalam masing-masing dimensi, pemerintah daerah akan mendapatkan hasil yang baik pula dalam IPKD. Ini, kata Eko, penting dalam upaya pembangunan daerah dan bangsa secara umum. "Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel merupakan kontribusi kita untuk pembangunan daerah. Tidak mungkin Indonesia ini akan maju, jika 34 provinsinya tidak maju," ungkapnya.

Para peserta yang hadir pun mengamini pentingnya masukan BSKDN. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Pemerintah Provinsi Bali I Made Gunaja mengatakan Bimtek yang diadakan tersebut akan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan yang baik. "Saya memandang Bimtek ini sangat penting dan strategis dilakukan, karena dengan Bimtek akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kapasitas, dan potensi aparatur di daerah, khususnya terkait substansi dan aplikasi IPKD," ucapnya mewakili Pemerintah Provinsi Bali. (RO/OL-14)

Baca Juga

dok.ist

Plt Ketum PPP Sowan ke Ponpes Babussalam Pekanbaru

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 12:10 WIB
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam, Pekanbaru,...
Ist

Suntory dan Kemendikbud-Ristek Resmikan Pusat Pelatihan Guru

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 11:29 WIB
Suntory membangun Teachers Training Center untuk mendukung pembelajaran ramah anak di Palu, Sulawesi...
MI/Denny S

Tidak bawa Kebaikan, Masyarakat Adat dan 30-an Ormas Sipil Tolak Geopark Meratus

👤Denny Susanto 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 11:25 WIB
MASYARAKAT adat pegunungan Meratus dan puluhan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Selatan menolak keberadaan Geopark Nasional...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya