Rabu 15 Juni 2022, 10:13 WIB

BPK Beri Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

mediaindonesia.com | Ekonomi
BPK Beri Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Ist/Kemenpora
BPK memberi predikat opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021.

 

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK ) memberi predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna Ke-25 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Selasa (14/6).

Isma menjelaskan, pihaknya telah merampungkan audit atas laporan keuangan pemerintah untuk tahun 2021. Laporan yang diperiksa terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL, dan LKBUN 2021, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPP Tahun 2021, dalam semua hal material sesuai standar akuntansi pemerintahan," kata Isma.

Baca juga: Kemendagri Apresiasi Pemerintah Daerah atas Torehan WTP 

Selain itu, dijelaskannya, opini WTP atas LKPP 2021 tersebut berdasarkan kepada opini WTP 83 laporan kementerian dan lembaga, serta satu laporan keuangan bendahara umum negara 2021. Laporan-laporan itu berpengaruh signifikan terhadap opini LKPP 2021.

Namun, terdapat empat kementerian dan lembaga yang menyandang opini wajar dengan pengecualian. Hal tersebut tidak berdampak material terhadap LKPP 2021.

"Empat LKKL, yakni lapkeu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tahun 2021 memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP," ungkap Isma. (RO/OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Arnas Padda

Rayakan HUT Ke-60, STP AUP Gelar Reuni Akbar

👤Mesakh Ananta Dachi 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 12:29 WIB
“Lulusan yang telah dihasilkan oleh AUP, kalau kita lihat proporsinya yang bisa bekerja di Industri sangat besar. Sudah 12.080 alumni...
Dok. DPR RI

Pengelolaan BUMN Jangan Hanya Berdasarkan Kompetensi, Tapi Juga Aspek Pencegahan Moral Hazard

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:54 WIB
pengelolaan BUMN pelat merah seperti PT Garuda Indonesia, Tbk tak cukup hanya bermodal kompetensi, tetapi juga harus bisa mencegah moral...
Dok. DPR RI

Komisi IX Minta Kejelasan Penyajian Data Tenaga Kerja Asing di Daerah

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:47 WIB
Kejelasan data itu penting sebagai bagian dari pengawasan dan juga untuk evaluasi bersama terkait dengan berbagai macam keluhan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya