Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Dari 128, ada 12 rumah sakit yang sama sekali belum mengurus proses akreditasi. Bulan Juni ini, masa akreditasinya habis
Pasien BPJS Kesehatan dimudahkan dengan layanan serba online. Selain lebih cepat, antara rumah sakit dengan puskesmas saling terkoneksi.
BPJS akan mengapresiasi fasilitas kesehatan yang dinilai optimal dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.
DI era kemajuan inovasi layanan digital, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga ikut menyesuaikan perkembangan teknologi. Sudah lima tahun ini program JKN-KIS berinovasi digital
Lomba vlog diharap bisa mempromosikan layanan kesehatan JKN_KIS dan membantu pemerintah serta BPJS Kesehatan melaporkan layanan kesehatan
Kemenkes mendorong rumah sakit segera mengurus akreditasi bahkan akan didampingi
Prinsip gotong royong dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional belum sepenuhnya dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan digitalisasi layanan, salah satunya rekam biometrik melalui aplikasi finger print (sidik jari) saat mendaftar di RS.
Persi menganggap kebijakan sepihak BPJS Kesehatan untuk menerapkan pendaftaran dengan finger print tanpa persetujuan Menteri Kesehatan, tidak tepat.
Posko Mudik BPJS Kesehatan beroperasi selama 24 jam. Untuk bisa memanfaatkan layanan ini, peserta JKN-KIS harus membawa kartu JKN-KIS
Posko disiagakan secara serentak mulaiĀ 29 Mei hingg 4 Juni 2019 di 8 titik yang padat pemudik.
Pihaknya meminta kepada BPJS untuk memperbaiki data kepesertaan yang ada.
Walaupun kolektabilitas dari semua segmen peserta mencapai 100%, dengan besaran hitungan saat ini BPJS Kesehatan akan terus defi sit.
PESERTA Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan selama masa libur Lebaran 2019.
BPJS Kesehatan harus membuat rencana dan aksi untuk mengurangi defisit sebesar Rp9.4 triliun yang kini dialami BPJS Kesehatan.
Defisit yang terjadi diakibatkan ada selisih dari rata-rata premi bulanan peserta BPJS sebesar Rp36.117.
Peserta bisa langsung datang ke FKTP daerah setempat meskipun tidak terdaftar, atau jika FKTP tidak beroperasi bisa segera ke IGD Rumah Sakit.
Peserta BPJS Kesehatan dari kelompok bukan penerima upah paling banyak menunggak iuran. Dari 31 juta peserta, 39% yang menunggak.
Untuk PPU pemerintah seperti ASN, TNI dan Polri yang berjumlah 17,3 jiwa pembayaran iurannya 100%.
Salah satu temuannya ialah peredaran tahu kuning yang mengandung zak pengawet atau formalin.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved