Menkeu Minta BPJS Perbaiki Data Kepesertaan

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyebutkan ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dari program jaminan kesehatan nasional. Perbaikan tersebut dilakukan agar program BPJS bisa lebi hberkelanjutan dan akuntabel.

"Ada beberapa hal yang menjadi PR kita bersama dalam rangka untuk memperbaiki program jaminan kesehatan nasional ini supaya lebih sustainable dan juga akuntabel," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5).

Ia menjabarkan beberapa temuan dari hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sangat penting. Pertama, kata dia, mengenai data kepesertaan. Terkait itu, pihaknya meminta kepada BPJS untuk memperbaiki data kepesertaan yang ada.

Baca juga : Suntikan APBN Opsi Terakhir, BPJS Diminta Tanggulangi Defisit

"Dari berbagai temuan yang didapatkan BPKP mengenai jumlah kepesertaan yang belum memiliki NIK, yang memiliki NIK ganda, yang meninggal dan lainnya. Itu perlu untuk diperbaiki sehingga kredibilitas program BPJS juga akan semakin meningkat," terangnya.

Selain itu, juga ada masalah tagihan. BPJS, kata Sri Mulyani, dalam pembukuannya mereka hanya mempertimbangkan tagihan yang sifatnya hanya sebulan atau lancar, sementara di atas sebulan dianggap tidak lancar.

"Dari prinsip akuntansi maupun Perpresnya menyatakan hal yang berbeda sehingga kita juga mengharapkan adanya akurasi," katanya.

Kemudian, lanjut Menkeu, juga perlu dilakukan klasifikasi rumah sakit. Menurutnya, Kementerian Kesehatan perlu melakukan klasifikasi rumah sakit secara lebih akurat. "Itu berhubungan dengan pemda juga," katanya. (OL-8)