Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Selain itu, juga diserahkan piagam penghargaan pada pekerja rentan, kepada Kabupaten Bantaeng, Kepulauan Selayar, dan Kota parepare.
Sertakan ialah Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda.
Nurman Ramdansyah, Penjabat Sekda Kabupaten Malang, menekankan agar kepolisian, kejaksaan, dan KPK mengusut kasus dugaan pelanggaran dalam program BPJS PBID Pemkab Malang.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengaku bersyukur dan bangga atas penghargaan yang diterima melalui pencapaian UHC yang mencapai lebih dari 100%.
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
BPJS menjamin biaya perawatan dan pengobatan Ponidi, Kepala Desa Bawak, Klaten, yang terjatuh saat naik kuda dalam Karnaval Pembangunan pada 19 Agustus 2024 lalu
Karyawan PT Timah itu menyebut tenaga honorer berobat harus antri sedangkan dirinya yang bekerja di BUMN berobat mendapatkan fasilitas prioritas pasien.
Persoalan BPJS disebut Prabowo karena negara tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah saat ini.
Sandiaga mengklaim dirinya bisa melakukan pembenahan pada BPJS.
Fahri menuturkan bahwa harus ada sebuah teobosan secara sistemik agar masalah yang bersifat mulfaktorial ini dapat diselesaikan.
Nilai kenaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak seberapa dibandingkan pengeluaran untuk membeli rokok dan pulsa telepon.
Perbaikan kinerja tersebut, ungkap Puan, sejalan dengan hasil kesimpulan rapat terakhir yang dilakukan antara BPJS Kesehatan.
Dirjen WHO Thedros Adhanom Ghebrayesus mengatakan pelaksanaan SJSN lewat BJPS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dinilai cukup berhasil.
Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 UU 24/2011.
MK kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), kemarin.
Nihayatul berharap agar kementerian dan lembaga terkait dapat mengambil cara lain untuk menutupi defisit BPJS tanpa adanya kenaikan iuran.
"Artinya tidak mempertimbangkan dahulu kemampuan dan beban hidup yang layak yang harus ditanggung oleh masyarakat," ungkap Abdullah di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (10/3).
"Pekerja di sektor formal yang jumlahnya ada 56 juta saya minta dipastikan skema yang meringankan beban mereka, insentif pajak sudah, relaksasi BPJS, kredit atau pinjaman,'' kata Jokowi.
'Yang saya bilang pemerintah mengikuti putusan MA karena sudah final & mengikat.'
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved