WAKIL Presiden Jusuf Kalla meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk menjalin kerja sama. Kerja sama tersebut dilakukan sebagai langkah untuk bisa menekan defisit dari BPJS Kesehatan.
"Dalam kenyataannya dua BPJS, satu BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai karya cukup besar, di lain pihak BPJS Kesehatan yang defisit terus menerus. Jadi perlu ada kerja sama yang baik," kata pria yang karib disapa JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/7).
Jika defisit BPJS Kesehatan sudah terlalu tinggi, itu bisa membebani keuangan negara. Pemerintah, sambungnya, juga mempunyai batas kemampuan untuk membantu dalam menangani defisit tersebut.
"Kalau ada satu pihak banyak, satu pihak defisit, makanya bebannya ke pemerintah. Kalau beban tentu ada batasnya kemampuan pemerintah," imbuhnya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Penuh Biaya RS Sellha Purba
Menanggapi perlunya kerja sama dengan BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal itu.
"Arahan Bapak Wapres tadi kita akan tindaklanjuti. Kita akan duduk bersama dengan rekan-rekan dari BPJS Kesehatan," tukasnya.
Secara teknis, pihaknya telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam hal pertukaran data, koordinasi dan lain sebagainya. Hanya saja, pihaknya tidak bisa melakukan subsidi silang antarprogram dengan BPJS Kesehatan.
"(Dari sisi) Regulasi, secara program tidak diperkenankan terjadinya subsidi silang antarprogram tapi operasional di lapangan, kegiatan administrasi, joint office, ini yang bisa kita sinkronkan dalam rangka mengoptimalkan iuran yang ada," pungkasnya.(OL-5)
