Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggaran untuk BPJS telah naik dua kali lipat dibanding 2019 yang sebesar Rp26,7 triliun menjadi Rp48,8 triliun.
Pantauan Media Indonesia, Senin (30/12), kantor cabang BPJS Palu sejak pagi sudah dipenuhi warga. Antrean mengular hingga ke halaman kantor.
BPJS Kesehatan Pangkalpinang mengaku di Provinsi Bangka Belitung (Babel) baru ada dua kabupaten yang sudah mencapai Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage
Banyaknya warga yang tidak terdaftar dan membayar iuran JKN, menyebabkan dana yang terkumpul minim dan sulit untuk membiayai peserta JKN yang sakit.
Sekitar pukul 09.15 WIB, Presiden mendatangi RSUD Subang. Kepala Negara kemudian langsung mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka.
BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan kepesertaannya di Indonesia, terutama perlindungan bagi pegawai pemerintahan non-ASN dan pekerja rentan.
PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan agar manajemen tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) diperbaiki.
Menurut dia, penolakan perlu dilakukan mengingat peserta kelas 3 berasal dari golongan masyarakat kurang mampu.
Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah inovatif dalam mengedukasi masyarakat akan gaya hidup sehat.
Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 UU 24/2011.
Presiden memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ia temui di rumah sakit tersebut didominasi oleh peserta program BPJS mandiri.
Muhadjir menambahkan, hingga saat ini besaran kenaikan iuran bagi peserta mandiri masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
KEMENTERIAN Kesehatan masih menghitung besaran subsidi yang harus digelontorkan pemerintah agar tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk pasien kelas tiga di rumah sakit.
Persi menilai, penaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi untuk menutup defisit BPJS Kesehatan yang kian membengkak.
KOMISI IX DPR meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi secara gamblang
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta untuk memaksimalkan kepesertaan kelompok pekerja penerima upah (PPU) yang saat ini tercatat masih 34 juta orang
PENAIKAN iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100% yang akan diberlakukan penuh pada 1 Januari 2020
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menagih komitmen pemerintah untuk membenahi manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebelum kenaikan iuran
Program itu dibuat untuk mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna menurunkan beban biaya pelatanan kesehatan akibat penyakit.
Selama masalah utama yakni perbaikan tata kelola dan tidak melakukan tinjau ulang dari regulasi yang berkaitan dengan kesehatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved