Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan perlunya perbaikan tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait kesehatan nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).
Kepala negara mengatakan, berdasarkan laporan terakhir yang diterima, cakupan kepesertaan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah mencapai 222 juta jiwa. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan jumlah pada 2014, yaitu 133 juta jiwa.
Dari total 222 juta jiwa, lanjut Jokowi, sebanyak 96 juta jiwa merupakan masyarakat yang tidak mampu. Mereka digratiskan oleh pemerintah alias tidak perlu membayar iuran.
Pemerintah, kata Jokowi, telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun untuk menunjang JKN-KIS. Jumlah itu belum termasuk iuran yang disubsidi pemerintah daerah, yaitu 37 juta jiwa dan TNI/Polri 17 juta jiwa. Itu artinya yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa.
"Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS Kesehatan terus dibenahi dan diperbaiki," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah inovatif dalam mengedukasi masyarakat akan gaya hidup sehat.
"Saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaruan yang inovatif dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat dan ini harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak baik yang di sekolah maupun masyarakat pada umumnya," ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar regulasi yang berbelit, yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri farmasi nasional, segera dipangkas dan disederhanakan sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang lebih terjangkau.
"Laporan yang saya terima, 95% bahan baku obat masih tergantung pada impor. Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama," pungkas mantan Walo Kota Solo itu. (OL-8)
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
CALON Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dalam debat kedua Pilakda DKI mengatakan akan menggratiskan biaya BPJS hingga 100% bagi warga Jakarta yang tidak mampu.
Hal itu agar para peserta dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi.
Opsi penaikan iuran diambil karena ada estimasi defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp32,8 tiliun pada 2019.
BPJS Kesehatan telah meminta 92 rumah sakit untuk mengembalikan selisih biaya klaim layanan yang sudah dibayarkan.
Biaya Penyakit Kronis yang ditanggung BPJS.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved