PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan perlunya perbaikan tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait kesehatan nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).
Kepala negara mengatakan, berdasarkan laporan terakhir yang diterima, cakupan kepesertaan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah mencapai 222 juta jiwa. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan jumlah pada 2014, yaitu 133 juta jiwa.
Dari total 222 juta jiwa, lanjut Jokowi, sebanyak 96 juta jiwa merupakan masyarakat yang tidak mampu. Mereka digratiskan oleh pemerintah alias tidak perlu membayar iuran.
Pemerintah, kata Jokowi, telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun untuk menunjang JKN-KIS. Jumlah itu belum termasuk iuran yang disubsidi pemerintah daerah, yaitu 37 juta jiwa dan TNI/Polri 17 juta jiwa. Itu artinya yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa.
"Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS Kesehatan terus dibenahi dan diperbaiki," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah inovatif dalam mengedukasi masyarakat akan gaya hidup sehat.
"Saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaruan yang inovatif dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat dan ini harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak baik yang di sekolah maupun masyarakat pada umumnya," ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar regulasi yang berbelit, yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri farmasi nasional, segera dipangkas dan disederhanakan sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang lebih terjangkau.
"Laporan yang saya terima, 95% bahan baku obat masih tergantung pada impor. Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama," pungkas mantan Walo Kota Solo itu. (OL-8)
