Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
"Artinya tidak mempertimbangkan dahulu kemampuan dan beban hidup yang layak yang harus ditanggung oleh masyarakat," ungkap Abdullah di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (10/3).
Nihayatul berharap agar kementerian dan lembaga terkait dapat mengambil cara lain untuk menutupi defisit BPJS tanpa adanya kenaikan iuran.
Kenaikan iuran BPJS bertentangan dengan ketentuan pasal 23A pasal 28 H juncto pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
(BPJS) Kesehatan meraihpredikat 'Memuaskan' dalam Anugerah Pengawasan Arsip Nasional Tahun 2019 untuk kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, dll
Data kepesertaan masih menjadi salah satu masalah utama dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Biaya Penyakit Kronis yang ditanggung BPJS.
DIREKTUR Utama Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) ANS Kosasih mengatakan penyelenggaraan jaminan sosial seharusnya dilaksanakan secara fokus dan segmented.
Direksi BP Jamsostek telah meningkatkan cakupan kepesertaan mencapai 55,2 juta pekerja atau tumbuh 9,1% dan meraih yield of investment (YOI) tahun 2019 sebesar 7,34%.
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek berhasil mencapai peningkatan 9,1% jumlah tenaga kerja yang bergabung dengan program yang dijalankan
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Yunita Ibnu di Baturaja tidak mengetahui secara pasti penyebabnya.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat dukungan dari sejumlah stakeholders untuk melakukan diskresi terhadap polemik kenaikan iuran kelas III.
MK kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), kemarin.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyambut positif kehadiran aplikasi Mobile JKN
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan rekomendasi Komisi IX DPR RI yang menyebutkan hasil dana lebih PBI
Dia menilai, selama ini pengawasan yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut tidak transparan sehingga publik tidak mengetahui kinerja pengawasan mereka.
"Yang tidak rapi kan data BPJS dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) bukan NIK."
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin menuturkan bahwa kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang berdampak pada penurunan kelas peserta.
Jumlah peserta yang iurannya dijamin APBD Lahat adalah 9.952 jiwa. Jumlah ini lebih kecil dari sebelumnya yang 168.351 jiwa.
"Kita akan lihat sesuai dengan norma atau tidak. Kalau sesuai ya go ahead. Kalau tidak sesuai dengan norma akan kita beri pendampingan dan teguran," terang Tito.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Keuangan memastikan tidak akan memberikan dana suntikan tambahan untuk menutup defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved