PRESDIEN Joko Widodo meminta pekerja terdampak Covid-19 diberikan relaksasi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, Jokowi tak menyebut lebih rinci mekanisme relaksasi yang dimaksud.
"Pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjanya ada 56 juta saya minta dipastikan skema yang meringankan beban mereka, insentif pajak sudah, relaksasi pembayaran iuran BPJS, keringanan pembayaran kredit atau pinjaman," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).
Ia meminta skema seperti itu harus segera dilaksanakan dan pendistribusiannya harus tepat sasaran. Jokowi meyakini dengan cara ini maka pemerintah bisa meminimalisasi meluasnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Untuk mencegah meluasnya PHK dan di sini pastikan program stimulus yang kita putuskan betul-betul segera diimplementasikan, segera dilaksanakan sehingga dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berjanji bakal memprioritaskan stimulus ekonomi ini bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat ada sebanyak 1,94 juta pekerja baik di sektor formal maupun informal yang dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari jumlah perusahaannya, ada 114.340 perusahaan yang terdampak covid-19.
Dilansir dari data Kemenaker, Sabtu, 18 April 2020, pekerja/buruh di sektor informal yang di-PHK sebanyak 229.789 dan 1.270.367 lainnya dirumahkan sehingga total 1.500.156 pekerja/buruh. Para pekerja/buruh yang di-PHK maupun dirumahkan ini berasal dari 83.546 perusahaan.
Sementara di sektor informal, sebanyak 30.794 perusahaan dan 443.760 pekerja/buruh yang terdampak covid-19. Dana Kemenaker ini dihimpun sampai dengan Kamis, 16 April lalu (OL-2)
