Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESDIEN Joko Widodo meminta pekerja terdampak Covid-19 diberikan relaksasi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, Jokowi tak menyebut lebih rinci mekanisme relaksasi yang dimaksud.
"Pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjanya ada 56 juta saya minta dipastikan skema yang meringankan beban mereka, insentif pajak sudah, relaksasi pembayaran iuran BPJS, keringanan pembayaran kredit atau pinjaman," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).
Ia meminta skema seperti itu harus segera dilaksanakan dan pendistribusiannya harus tepat sasaran. Jokowi meyakini dengan cara ini maka pemerintah bisa meminimalisasi meluasnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Untuk mencegah meluasnya PHK dan di sini pastikan program stimulus yang kita putuskan betul-betul segera diimplementasikan, segera dilaksanakan sehingga dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berjanji bakal memprioritaskan stimulus ekonomi ini bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat ada sebanyak 1,94 juta pekerja baik di sektor formal maupun informal yang dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari jumlah perusahaannya, ada 114.340 perusahaan yang terdampak covid-19.
Dilansir dari data Kemenaker, Sabtu, 18 April 2020, pekerja/buruh di sektor informal yang di-PHK sebanyak 229.789 dan 1.270.367 lainnya dirumahkan sehingga total 1.500.156 pekerja/buruh. Para pekerja/buruh yang di-PHK maupun dirumahkan ini berasal dari 83.546 perusahaan.
Sementara di sektor informal, sebanyak 30.794 perusahaan dan 443.760 pekerja/buruh yang terdampak covid-19. Dana Kemenaker ini dihimpun sampai dengan Kamis, 16 April lalu (OL-2)
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
CALON Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dalam debat kedua Pilakda DKI mengatakan akan menggratiskan biaya BPJS hingga 100% bagi warga Jakarta yang tidak mampu.
Hal itu agar para peserta dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi.
Opsi penaikan iuran diambil karena ada estimasi defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp32,8 tiliun pada 2019.
BPJS Kesehatan telah meminta 92 rumah sakit untuk mengembalikan selisih biaya klaim layanan yang sudah dibayarkan.
Biaya Penyakit Kronis yang ditanggung BPJS.
Saat ini tercatat sudah ada 80 pasien covid-19 di Jawa Barat. Kasusnya tersebar di 27 kabupaten dan kota.
Wisatawan diminta untuk selalu berhati-hati dan sebisa mungkin menggunakan masker dalam ruangan tertutup
Di Kota Tasikmalaya masih nihil kasus covid-19. Namun upaya preventif mesti dilakukan untuk menekan potensi penyebaran.
Di Kabupaten Kuningan belum terdeteksi adanya kasus covid-19."Namun langkah antisipasi sudah mulai dilakukan
Pemkot sudah menyiapkan ruang isolasi yang berada di gedung rawat Mitra Batik 5 lantai di RSUD Dr Soekardjo
Sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19, pihaknya juga kembali menerapkan wajib masker kepada 306 orang pegawai RSUD Lembang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved