Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
Desa Pengawasan dibentuk untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024
Fakta menunjukkan calon kepala daerah yang berstatus eks koruptor selalu terpilih kembali. Setelah itu, mereka melakukan kesalahan yang sama.
KPU memandang bahwa perlu ada revisi UU Pilkada untuk mengakomodasi keinginan KPU terkait pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta setiap rapat koordinasi melibatkan seluruh jajaran, termasuk dari KPU.
Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, peran masyarakat sangat membantu dalam keberhasilan pesta demokrasi tersebut. Tugas Bawaslu pun ikut terbatu lewat peran serta masyarakat.
Bawaslu KPU harus suarakan bersama pentingnya revisi UU Nomor 10 Tahun 2016, terutama larangan menyangkut eks napi koruptor yang harus diatur
Supaya nanti kalau ada pengajuan judicial review ke MK, itu tidak menghambat waktu tahapantahapan
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak untuk kali keempat akan berlangsung pada 23 September 2020
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masih menghadapi kendala dalam pengawasan pemilu kepala daerah yang berlangsung pada 2020.
Berdasarkan data yang diterima Bawaslu Pusat pada 14 September 2019, ada empat kategori permasalahan yang dialami Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Menurut Afifuddin, keberanian mengambil risiko seorang pemimpin banyak mendatangkan kemudahan dalam menjalankan tugas.
Bawaslu tidak bisa merangkum pertanyaan dari semua pihak dengan mengarang indah, melainkan berdasarkan form alat kerja pengawasan.
Penggugat menilai bahwa nomenklatur Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam UU Pilkada harus diubah menjadi Badan pengawas pemilu (Bawaslu).
Di Jatim, sebanyak 19 kabupaten dan kota akan menggelar pilkada secara serentak. Dalam membahas pelaksanaan pilkada serentak, Bawaslu Jatim bertemu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan partai politik harus membuka akses data terkait dengan rekrutmen calon kepala daerah kepada publik.
Bagaimanapun publik harus bisa mengakses kebutuhan informasi dari Bawaslu.
Total usulan anggaran Panwaslu yang diajukan ke pemerintah daerah tersebut berkisar antara Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.
Pengakuan dari lembaga atau organisasi penyelenggara teknis bermarkas di Song-do, Korea Selatan ini merupakan pengakuan internasional bagi institusi pengawas pemilu dari Indonesia.
Ketiga insitusi itu telah disatukan untuk bekerja sama melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan bingkai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi menjadi anggota organisasi penyelenggara pemilu dunia, The Association of World Election Bodies (A-WEB).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved