Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Indoneaia mendapatkan masuk menjadi anggota Association of World Election Bodies (A-WEB) di India.
Pengakuan dari lembaga atau organisasi penyelenggara teknis bermarkas di Song-do, Korea Selatan ini merupakan pengakuan internasional bagi institusi pengawas pemilu dari Indonesia. Kini A-WEB yang dipimpin Sunil Arora dari India beranggotakan 106 negara di seluruh dunua,
Menurut Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, sejumlah negara yang memiliki lembaga mirip Bawaslu, di antaranya lambaga pengawas pemilu di Meksiko dan Afghanistan. Namun lembaga pengawas pemilu dari Meksiko lebih berorientasi ke peradilan pemilu.
Afifuddin mengatakan perwakilan dari negara-negara lain banyak mempertanyakan kehadiran Bawaslu Indonesia dalam gelaran pemilu.
Pertanyaan tersebut dilontarkan pada pertemuan koalisi penyelenggara pemilu dan LSM internasional di Sri Lanka. Beberapa peserta menanyakan alasan Indonesia mempertahankan Bawaslu.
"Saya menceritakan di Indonesia juga ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Bawaslu dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Terus tambah bingunglah mereka itu," ungkap Afifuddin dalam keterangan resmi, Minggu (8/9).
Bagi Afif, Bawaslu masuk menjadi anggota A-WEB sangat penting. Alasannnya, Bawaslu memliki ruang strategis untuk menjelaskan ke dunia internasional tentang keberadaan pengawas pemilu.
"Ini merupakan capaian atau keberhasilan kolektif kolegial kita bersama," pungkasnya. (OL-09).
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved