Bawaslu Jabar Sekolahkan Kader Untuk Naikkan Partisipasi Warga

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat akan  menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan (SKP) untuk setiap pemilihan umum, termasuk jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Cara ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ajang demokrasi tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, M. Abdullah Dahlan berharap melalui SKP ini masyarakat akan lebih peduli terhadap pemilihan umum. Selain mau menyalurkan suara saat hari-H, warga pun diharapkan bisa terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilu. Terutama pengawasan sehingga bisa menekan tingkat kecurangan dan berbagai pelanggaran lainnya.

"Kami ingin merangkul masyarakat dalam setiap pemilu ini. Kami ingin kita semua benar-benar terlibat, agar merasa lebih memiliki terhadap even demokrasi ini," kata Abdullah di Bandung, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, saat ini SKP akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, baik yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 maupun yang tidak. Setiap masyarakat khususnya generasi muda akan dilibatkan untuk menjadi kader pengawasan pemilu.

"Kami inginnya yang muda-muda. Dari setiap daerah ada 90 perwakilan setiap tahunnya," kata Abdullah.

Nantinya, mereka akan dilatih berbagai hal terkait pelaksanaan pemilihan umum, baik yang menyangkut isu politik, potensi dan jenis kecurangan, pengawasan, hingga pelaporan kepada pihak terkait. Abdullah menambahkan, pelaksanaan SKP ini akan berlangsung setiap tahun sehingga pihaknya tidak akan berhenti untuk merekrut kader pengawasan.

Dengan cara ini pun, dia meyakini akan semakin banyak masyarakat yang mengerti dan paham tentang pelaksanaan pemilu seperti Pemilu Legislatif dan Presiden pada 2024 mendatang.

"Jadi masyarakat dilibatkan tidak hanya setahun jelang pemilu saja, tapi dari jauh-jauh hari. Meski pemilunya lima tahun lagi, masyarakat harus tahu dan harus dilibatkan dari sekarang," katanya.

baca juga: Pelaku Bom Medan Berbaur dengan Masyarakat yang Urus SKCK

Dengan begitu, dia meyakini akan semakin banyak masyarakat yang sudah siap menyambut gelaran demokrasi tersebut. Bawaslu dan pihak terkait lainnya tidak akan kesulitan untuk mencari sumber daya manusia (SDM) khususnya bidang pengawasan.

"Bayangkan, setahun ada kader sebanyak 90 dikali 27 kabupaten/kota, dikali lima tahun (pemilu lima tahun sekali). Jadi kita sudah memiliki sekitar 9-10 ribu kader yang siap pakai," katanya. (OL-3)