Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, meluncurkan tiga Desa Pengawasan Pilkada 2020. Peluncuran desa pengawasan itu dipusatkan di Desa Jotangan, Kecamatan Bayat, pekan lalu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Arif Fatkhurrokhman menyebutkan tiga desa pengawasan pilkada tersebut, yaitu Desa Jotangan di Kecamatan Bayat, Desa Wunut di Kecamatan Tulung dan Desa Jambu Kidul di Kecamatan
Ceper.
"Desa Pengawasan adalah desa yang seluruh masyarakatnya berkomitmen siap mengawal pemilu atau pilkada bersih, menolak politik uang, serta ikut mencegah, mengawasi, dan melapor adanya dugaan pelanggaran," kata Arif, Selasa (12/11).
Baca juga: Sambut Pilkada, Grobogan Buat Gerakan Kampung Antipolitik Uang
Penetapan Desa Pengawasan berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi desa yang berpotensi terjadi pelanggaran pemilu atau permasalahan dalam mewujudkan demokrasi berkualitas, terutama yang terkait masalah politik uang.
Desa Pengawasan dibentuk untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Untuk itu, tentu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.
"Itu strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaraan pemilu mulai dari tingkat bawah. Sebelumnya, proses pengawasan melalui sosialisasi partisipasi, tetapi sekarang melibatkan masyarakat secara langsung," pungkasnya.(OL-5)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved