Bawaslu Daerah Uji Materi UU Pilkada ke MK

SEBANYAK tiga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah menggugat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan umum Kepala daerah (UU Pilkada).

Penggugat sendiri di antaranya Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo Sulung Muna Rimbawan. Ketiganya diwakili oleh kuasa hukum Veri Juanidi.

Penggugat menilai bahwa nomenklatur Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam UU Pilkada harus diubah menjadi Badan pengawas pemilu (Bawaslu).

"Terkait dengan nomenklatur Panwaslu, harus diganti menjadi anggota Bawaslu yang nantinya akan berdampak besar untuk pengawasan dan penyusunan anggaran Pilkada," kata Veri dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (17/9).

Bahwa di dalam pemilihan kepala daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, nomenklatur pengawas pemilu masih menggunakan kata Panwaslu.

"Sedangkan faktual hari ini sudah tidak ada lagi Panwaslu yang sifatnya ad hoc karena pasca pemilu 2019 ini seluruh Panwaslu tingkat kabupaten dan kota telah menjadi Bawaslu kabupaten dan kota," ujar Veri.

Baca juga: Bawaslu Jatim Ingatkan agar ASN Netral di Pilkada

Perbedaan Panwaslu dan Bawaslu kabupaten dan kota ialah Panwaslu hanya bersifat sementara atau ad hoc sementara Bawaslu bersifat tetap atau permanen dengan masa jabatan 5 tahun.

Sementara dari sisi jumlah, yang sebelumnya ditetapkan dalam UU Pilkada, faktualnya hari ini sudah ada Bawaslu kabupaten dan kota yang ada jumlahnya 5 pengawas dan ada juga Panwaslu yang jumlahnya 3 orang pengawas.

Selain itu, dampak lainya ialah Ada satu kondisi dimana Panwaslu Kabupaten dan Kota tidak dapat menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pelaksanaan Pilkada karena bukan dianggap sebagai Bawaslu kabupaten dan kota.

Uji materi sendiri digelar di Mahkamah Konstitusi dengan ketua majelis panel Aswanto dan dua hakim lainya I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul. (A-4)