Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengajak pemimpin dan jajaran Bawaslu daerah untuk berani mengambil resiko. Itu dengan melakukan improvisasi dalam menjalankan tugas pengawasan.
Menurut Afifuddin, keberanian mengambil risiko seorang pemimpin banyak mendatangkan kemudahan dalam menjalankan tugas. Contohnya, jajaran pimpinan Bawaslu jelang Pemilu Serentak 2019 menerapkan sistem pengawasan daring berbasis aplikasi Android bernama Sistem Pengawasan Pemilu (Simalu).
Dia bilang, meski masih banyak kekurangan, tetapi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi, terbukti Siwaslu banyak membantu Bawaslu dalam proses persidangan untuk memberikan keterangan tertulis.
Bahkan Simalu, lanjutnya, menunjukkan bukti kesiapan Bawaslu dalam meningkatkan sumber daya manusia guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 lalu.
Afifuddin mengkalim, keberadaan Siwaslu diharapkan dapat meminimilasir kecurangan.
"Keberanian dalam berimprovisasi merupakan kehebatan seorang pemimpin," ujar Afifuddin dalam keterangan resmi, Kamis (19/9).
Ia menyadari bahwa Siwaslu tidak sempat mendapatkan penolakan namun dampaknya sistem itu memudahkan jajaran Bawaslu hingga tingkat pengawas TPS. "Memang tidak selalu kebijakan baik dapat didukung orang. Tapi yang penting Bawaslu sudah bekerja semaksimal mungkin," pungkasnya. (OL-09)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved