Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) M Afifuddin mengatakan pemilu berurusan dengan teknis lapangan dan keterampilan. Dengan begitu, pengawas dapat dengan mudah menghadapi apa pun yang berpotensi terjadi saat pengawasan.
"Maka, sejatinya, praktik lapangan menjadi kunci dari apa yang bisa kita rumuskan dan apa yang kita temukan di lapangan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/9).
Afif mencontohkan, pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang membantu adalah form pengawasan.
Dia meyakini, Bawaslu tidak bisa merangkum pertanyaan dari semua pihak dengan mengarang indah, melainkan berdasarkan form alat kerja pengawasan.
"Itu form pengawasan yang bicara," tuturnya.
Baca juga: UU Pilkada Dinilai sudah tidak Relevan
Hanya memang, lanjutnya, alat kerja pengawasan tersebut seharusnya diisi dengan adanya temuan di lapangan.
"Ini termasuk kritik buat pengawas. Yang namanya alat kerja form pengawasan harus tetap diisi," ujarnya.
Afif berharap, paling penting baginya bagaimana alat kerja yang nanti dipakai dalam Pilkada akan lebih mudah dipahami.
"Bagaimana kita dalam membuat, menurunkan alat kerja agar jajaran kita tidak kebingungan," ujarnya.
Dia menegaskan, sudah waktunya mendokumentasikan secara daring. Afif berharap Bawaslu harus sudah punya kanal pelaporan setiap tahapan.
"Ini jadi penting sebagai jawaban atas proses kemarin begitu kerepotan membuka masalah yang tejadi sebelumnya," tutupnya. (OL-2)
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved