Rabu 18 September 2019, 08:40 WIB

UU Pilkada Dinilai sudah tidak Relevan

Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
UU Pilkada Dinilai sudah tidak Relevan

MI/MOHAMAD IRFAN
Ketua Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto bersama dengan anggota majelis hakim, I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitomul.

 

UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala daerah (UU Pilkada) sedang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi karena memiliki dampak apabila UU itu tidak diperbaiki.

Salah satu dampak terdekat ialah panitia pengawas pemilu (panwaslu) tidak dapat melakukan penyusunan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran pelaksanaan pilkada karena bukan dianggap sebagai Bawaslu kabupaten dan kota.

Sebanyak tiga Bawaslu daerah menggugat beberapa pasal dalam UU itu.

Penggugat di antaranya Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo Sulung Muna Rimbawan. Ketiganya diwakili kuasa hukum Veri Juanidi.

Veri mengatakan masalah ini sebetulnya sangat sederhana. UU Pilkada mengatakan ada panwaslu kabupaten dan kota. Hanya saja, imbuhnya, permasalahan saat ini ialah panwaslu sudah tidak ada.

Saat ini, seluruh panwaslu, berdasarkan UU Pemilu, sudah menjadi lembaga permanen dengan nomenklatur Bawaslu kabupaten dan kota.

"Atas dasar itu, kami menganggap bahwa menimbulkan tidak kepastian hukum terkait dengan pilkada di 2020 nantinya," ujar Veri.

Veri menyebutkan UU Pilkada saat ini sudah tertinggal dengan perkembangan proses penyelenggaraan pemilu untuk tahun depan.

"Karena itu, kami menganggap ketentuan UU Pilkada yang memang tertinggal dari perkembangan proses penyelenggaraan pemilu dan telah bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait kepastian hukum," ujarnya.

Dalam uji materi ini ada beberapa pasal yang dipermasalahkan Bawaslu daerah.

Di antaranya, Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang dan juga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (Iam/P-1)

Baca Juga

Antara

Kerja Sama di Laut Natuna dengan Tiongkok bisa Untungkan RI

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 23 November 2020, 23:40 WIB
"Ada soal kedaulatan dan ekonomi, kita suka bergesekan dgn china itu di soal kedaulatan. Tetapi di sisi lain kita berhubungan dagang...
dok.mi

Soal Wakil Menhub, Aziz Syamsuddin: Itu Kewenangan Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 November 2020, 22:25 WIB
WAKIL Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyebutkan wakil menteri itu kewenangan Presiden, silahkan Presiden yang memilihya. DPR fungsinya hanya...
DOK KEMENKO POLHUKAM

Menkopolhukam Optimis Pilkada Tidak Jadi Klaster Covid-19

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 23 November 2020, 22:00 WIB
Sejumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan saat ini sudah diproses. Pelanggaran protokol kesehatan yang masuk ranah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya