Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Pelaksanaan Pilkada dilakukan saat pandemi covid-19, seharusnya dapat meminimalisasi proses kampanye yang memakan banyak dana.
Sejumlah informasi dan laporan menyangkut hal itu sulit ditindaklanjuti Bawaslu akibat keterbatasan waktu yakni 14 hari kerja sesuai regulasi.
"Temuan KPK menjadi informasi penting untuk menjadikan titik rawan pelanggaran besaran sumbangan dana kampanye dan politik uang."
Ketaatan pasangan calon kepala daerah dalam membuat pelaporan dana tersebut sangat penting karena mempertaruhkan transparansi dan akuntabilitas.
Adu gagasan penanganan covid-19 bisa saja dijadikan salah satu tema dalam debat para calon kepala daerah Pilkada serentak 2020. Akan tetapi, tema tersebut jangan sampai
Sebanyak 59 bakal calon terkonfi rmasi positif covid-19. Jumlah penyelenggara yang terinfeksi juga terus meningkat.
Aturannya memang jelas, tapi tidak tegas. Jadi kami minta KPU, Kemendagri, dan Bawaslu me-review aturan yang tidak tegas ini.
Bila terbukti melanggar ketentuan hukum, perkaranya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses penegakan hukum.
Orientasi ketokohan mengesampingkan rekrutmen terbuka berdasarkan kualitas seseorang. Ini berkaitan dengan mandeknya pengaderan di internal partai politik.
Bawaslu Maluku Utara mengingatkan para petahana yang maju dalam Pilkada 2020 untuk tidak menggunakan APBD untuk membuat program politik atau kampanye untuk memperoleh dukungan,
"Jadi itu bukan kasus covid-19 baru, melainkan reinfeksi. Keduanya reinfeksi covid-19 dan tidak tercatat atau masuk dalam penambahan kasus baru sebanyak 15 orang,"
Sanksi terkait protokol kesehatan ada dua, yaitu administratif dan pidana. Sanksi administratif murni kewenangan Bawaslu dan KPU berupa teguran, saran perbaikan, atau menghentikan proses
Dua orang Panwas Distrik Mamberamo Papua mendapat ancaman pascakecelakaan speedboat. Warga meminta agar kedua panwas ini mengganti rugi mesin speedboat yang hilang karena hanyut.
Pendaftaran dua bakal paslon ke KPU Manggarai, yakni pasangan Herybertus GL Nabit-Heribertus Ngabut dan Deno Kamelus-Victor Madur, sama-sama dihadiri ribuan massa.
Ini untuk membuat efek jera kepada calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan menghindari klaster baru.
Agenda apapun di negeri ini mesti berlandaskan pada keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Maka pilkada di 270 juga harus dilaksanakan tanpa mengorbankan perlindungan dari covid-19.
Bawaslu menyebutkan 141 bapaslon tersebut diduga melanggar aturan PKPU (Peraturan PKU) yang secara tegas melarang konvoi dan arak-arakan di tengah pandemi covid-19.
Pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran bakal calon kepala daerah setidaknya terjadi di 114 daerah.
Dalam menegakan protokol kesehatan terkait covid-19, Bawaslu mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2020 maupun Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2020.
Mendagri meminta KPU dan Bawaslu menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam peraturan berkaitan dengan protokol kesehatan covid-19
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved