Koordinasi Solusi Atasi Politik Uang Pilkada

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memiliki keterbatasan dalam mengusut money politic atau politik uang di Pilkada. Sebelum kewenangan Bawaslu diperluas lewat regulasi, penanganan perkara ini bisa lewat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"Perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak yang berwenang. Apabila kewenangan Bawaslu terbatas, kerja sama antara KPK dan PPATK diperlukan untuk mengawasi adanya money politic dan kecenderungan korupsi," tegas Anggota Komisi II DPR RI Syamsul Luthfi kepada Media Indonesia, Sabtu (12/9).

Menurut dia, pelaksanaan Pilkada dilakukan saat pandemi covid-19, seharusnya dapat meminimalisasi proses kampanye yang memakan banyak dana.

Baca juga: Pengusutan Mahar Politik Terbentur Regulasi

Kalau pilkada penuh money politic berbasis biaya tinggi, pemenang akan memikirkan cara untuk mengembalikan modal Pilkada yang berpotensi korupsi.

Guna menekan praktik tersebut, kata dia, perlu ada pembatasan penggunaan dana kampanye disesuaikan dengan kondisi saat ini. Syaratnya dengan meminimalisasi kampanye yang mengundang banyak orang, orasi, dan kunjungan ke wilayah yang dapat memperparah pandemi dan mengeluarkan banyak uang.

"Bawaslu juga dapat melakukan pengawasan yang ketat terkait penyalahgunaan anggaran distribusi bantuan sosial yang digunakan dari dana sponsor tersebut," katanya.

Ke depan, Luthfi mengatakan DPR RI akan memperkuat kewenangan Bawaslu supaya lebih efektif menindak money politics.

"Kewenangan Bawaslu akan terus dikaji mengikuti perkembangan politik yang ada. Akan tetapi koordinasi dengan instansi lainnya juga menjadi bentuk kerja sama dalam langkah pencegahan korupsi dan menghasilkan pilkada sehat untuk Indonesia maju ke depannya dengan banyaknya pemimpin yang bermutu," pungkasnya. (OL-1)