Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
“Sebagai calon pemimpin daerah mari kita menjadi contoh teladan bagi warga masyarakat dalam mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19,”
Menurut Fritz, Bawaslu dapat merekomendasikan pilkada secara parsial bila didukung beberapa faktor. Misalnya, peningkatan kasus positif covid-19 di antara penyelenggara pemilu,
Masih seperti sebelumnya, pengawasan oleh Bawaslu berfokus pada akun-akun resmi.
Diskualifikasi dalam pilkada menjadi pilihan sanksi paling tegas bagi pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.
Pemerintah diminta menerbitkan perppu sebagai payung hukum KPU untuk merevisi PKPU No 10/2020 agar tak terjadi persoalan di kemudian hari.
Bawaslu daerah mesti memperhatikan ada tidaknya isi konten kampanye di medsos yang menjurus pada anak-anak.
Kemendagri juga setuju jika konser musik dan kegiatan kampanye lain yang menimbulkan kerumunan massa ditiadakan selama kampanye Pilkada 2020.
UU itu harus dimodifikasi agar sesuai dengan situasi terkini dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai sebagai solusi.
Permohonan tersebut diselesaikan 1 Bawaslu provinsi, 52 Bawaslu kabupaten, dan 10 Bawaslu kota. Baik dari sengketa pencalonan perorangan maupun calon yang diusung partai politik.
Ketua Bawaslu Maluku Utara mengecam pengrusakan kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Ia meminta agar Pilkada tahun ini bisa dilaksanakan aman dan kondusif.
Bawaslu Kabupaten Bintan periksa Y pejabat eselon II Pemprov Kepri yang menghadiri acara doa bersama digelar pasangan calon bupati dan wakil bupati Bintan, Apri Sujadi-Roby Kurniawan.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melakukan protes demgan keluar forum (walk out/WO) dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Demi mencegah penularan covid-19, kampanye peserta pilkada lebih banyak memanfaatkan informasi dan teknologi.
Bawaslu tidak bisa menghukum peserta pilkada tanpa aturan karena hal itu bertentangan dengan legalitas.
WABAH Covid-19 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah makin memprihatinkan seiring belum terbendungnya jumlah pasien terpapar positif di beberapa klaster. Klaster Bawaslu makin mencekam
Jika calon kepala daerah tidak mengikuti protokol kesehatan, Bawaslu terpaksa memberikan sanksi administrasi karena pelanggaran tata cara pilkada.
Bawaslu menggandeng PPATK untuk memantau dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Belakangan ini, muncul dugaan sejumlah calon kepala daerah mendapat aliran dana dari cukong. Bawaslu menyatakan pengawasan ketat berlaku setelah ada penetapan pasangan calon.
Ada kemungkinan tidak terkendalinya aktivitas masa kampanye karena terjadinya kerumunan massa seperti saat pendaftaran calon.
NasDem sejak awal tidak pernah meminta mahar politik. Pemberian dukungan didasari pada hasil survei elektabilitas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved