Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melakukan protes demgan keluar forum (walk out/WO) dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam (15/9) . Rapat pleno tersebut untuk menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pilkada Sumenep.
Seluruh anggota Bawaslu yang hadir dalam pertemuan tersebut memilih keluar dan karena merasa nota keberatan atas dugaan banyaknya kesalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak diindahkan KPU. Mereka juga tidak
menanda tangani hasil pleno.
Sebelum melakukan aksi WO, ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Nooris, mempertanyakan perubahan data pemilih di sembilan kecamatan serta menanyakan tindak lanjut nota keberatan yang diajukan beberapa waktu lalu.
Namun karena merasa tidak mendapatkan jawaban pasti dari komisioner KPU, ia dan seluruh anggotanya mengajukan protes dan keluar dari forum.
"Kami minta untuk dilakukan perbaikan di sembilan kecamatan tapi yang dibahas hanya satu kecamatan. Padahal di delapan kecamatan ini, proses pendataan dan hasilnya kami nilai bermasalah. Karenanya kami memilih out," kata Anwar Nooris.
Terkait ini menurut Ketua KPU Sumenep, Ahmad Warits, protes yang diajukan Bawaslu sudah dibahas pada pleno sebelumnya. Saat itu, kata Warits, Bawaslu tidak mengajukan protes apapun.
"Pleno kali ini, adalah pleno lanjutan. Persoalan di sembilan kecamatan itu sudah dibahas pada pleno sebelumnya," katanya.
Ia menjelaskan, sikap wolk out anggota Bawaslu tidak berpengaruh pada kelanjutan tahapan Pilkada, karena hasil pleno DPHP tetap sah sekalipun ada protes dari Bawaslu. (OL-13)
Baca Juga: Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved