Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menjalankan amanah dengan baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Masukan itu disampaikan setelah DPR menyetujui pagu anggaran KPU dan Bawaslu untuk 2021.
"Kepada Bawaslu dan KPU supaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai harapan masyarakat," kata anggota Komisi II DPR Sukamto dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9).
Sukamto menilai KPU dan Bawaslu belum melaksanakan tugas dengan maksimal. Masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi.
Baca juga: Kemendagri Minta Cakada Taati Protokol Kesehatan
"Terutama soal politik uang maupun protokol kesehatan. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sukamto yakin KPU dan Bawaslu mampu mengemban amanah. Apalagi, pagu anggaran KPU dan Bawaslu telah disetujui DPR untuk menunjang kinerja.
Komisi II DPR mengesahkan anggaran KPU untuk 2021 sebesar Rp2,04 triliun. Mereka juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp696 miliar.
Adapun anggaran Bawaslu untuk 2021 disetujui sebesar Rp1,64 triliun. Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu sebesar Rp699,1 miliar. (OL-1)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved