Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam raker dengan Mendagri, Komisi II DPR juga akan mengundang KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
KETERBUKAAN informasi publik jangan diartikan secara telanjang bulat. Namun harus dicermati dengan saksama aturan yang mengatur semua informasi yang dapat dibagikan kepada publik.
Menurut Koalisi, keterbukaan dan transparansi tim seleksi diperlukan sehingga masyarakat dapat melakukan profilling rekam jejak para calon.
Dengan alat itu, penyelenggara hendak memastikan setiap peserta yang masuk ke ruang ujian merupakan mereka yang telah terdaftar dan lulus seleksi administrasi.
Namun hingga saat ini badan peradilan khusus pemilu belum terbentuk.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap sejatinya segera ada kepastian waktu pelaksanaan Pemilu 2024.
tidak akan ada masa sanggah atau keberatan bagi pendaftar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah pengumuman penelitian administrasi.
Ketua tim Juri Ardiantoro menyebutkan dari 868 pendaftar, terdapat 629 pelamar yang dinyatakan lulus administrasi.
Tim akan mengumukan informasi umum seperti nama, jenis kelamin, dan nomor pendaftar. Namun, hal-hal terkait profiling individu baru akan dilakukan setelah proses tersebut.
seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI menjadi sangat krusial dalam memastikan tata kelola pemilu bisa bermutu.
PERMASALAHAN Daftar Pemilih selalu menjadi sebuah momok yang cukup membuat dinamika dalam penyelenggaraan demokrasi dari tahun ke tahun.
Pada seleksi administrasi akan dilihat kelengkapan dokumen para pendaftar, termasuk apakah mereka sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu.
Pansel diminta untuk melakukan transparansi dalam proses seleksi termasuk segera membuka identitas nama-nama para pendaftar.
11 orang tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, terdapat empat orang yang berasal dari unsur pemerintah.
Lawan dari integritas adalah pelanggaran integritas (integrity violations)
Anggota tim seleksi melakukan pendekatan di komunitas tempat mereka bernaung dan bekerja, untuk mendorong calon-calon potensi agar mendaftar.
Inklusivitas penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di Tanah Air. Termasuk, mempertahankan keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu.
Bawaslu berharap calon penyelenggara pemilu bisa bertindak sebagai quasi-peradilan.
Berdasarkan putusan MK, bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Ketua tim seleksi Juri Ardiantoro mengatakan masa pendaftaran akan dimulai pada 18 Oktober hingga 15 November 2021.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved