Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
TIM seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027, mengumumkan hasil seleksi administrasi, Rabu (17/11) di Kantor Sekretariat tim seleksi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Anggota tim seleksi Hamdi Muluk mengatakan, tim akan mengumukan informasi umum seperti nama, jenis kelamin, dan nomor pendaftar. Namun, hal-hal terkait profiling individu baru akan dilakukan setelah proses tersebut.
"Profiling ketika seleksi sudah mengerucut saat akan masuk ke wawancara. Kita menguliti setiap profil pendaftar seperti rekam jejaknya, riwayat pekerjaan, profil psikologis yang didasarkan pada assesment, dan laporan dari lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain-lain," ujar Hamdi ketika dihubungi, Selasa (16/11).
Selain diumumkan di media nasional, imbuhnya, tim seleksi juga menaruh pengumuman pada situs resmi. Sehingga publik bisa menelusuri dan memberikan informasi mengenai rekam jejak para calon. Dijelaskannya, publik mulai serius melakukan penelusuran informasi dan laporan mengenai profil dari para calon, setelah pengumuman hasil tahap II pascates tertulis, makalah, dan psikologi yang dijadwalkan 3 Desember 2021.
"Profiling mendalam ketika jumlahnya sudah mulai mengerucut. Besok masih ratusan yang lolos jumlahnya masih besar," ucapnya.
Hamdi mengungkapkan, untuk tahap seleksi administrasi tim banyak menemukan pendaftar yang belum serius. Hal itu terlihat dari banyaknya berkas tidak lengkap seperti tidak adanya materai pada lembar formulir yang dipersyaratkan, atau ijazah yang tidak dilegalisir.
Selain itu, ada pula pendaftar yang belum cukup umur tetap melamar. Meski demikian, menurut Hamdi, itu menjadi penilaian tim untuk mengukur keseriusan pelamar.
Baca juga : Mahfud Dorong Penguatan Satgas Siber Pungli
"Hal-hal itu satu bentuk seleksi juga. Kalau tidak serius dari awal, ini pekerjaan penting tidak boleh. Ini bagian dari seleksi juga sebenarnya," ucap dia.
Mengenai sejumlah anggota KPU dan Bawaslu RI yang kembali mendaftarkan diri, Hamdi menekankan tim seleksi akan memperlakukan siapapun pada posisi yang sama. Tidak ada yang diistimewakan. Mereka, tegasnya, tetap melakukan rangkaian proses seleksi.
Namun, tim juga menilai akan baik apabila ada satu atau dua komisioner periode 2017-2022 terpilih kembali. Sehingga, transisi bisa berjalan mulus sebab anggota lama bisa menjembatani komisioner yang baru terpilih.
"Kalau dari aspek keberlanjutan dari yang lama terpilih lagi, satu atau dua orang lebih bagus. Tapi itu tergantung DPR juga," ujarnya.
Terkait keterwakilan perempuan, Hamdi mengungkapkan jumlah pendaftar perempun tidak sampai 30% dari total pelamar. Tetapi, ia menekankan tim seleksi berkomitmen menerapkan kebijakan afirmasi terhadap perempuan yang melamar.
"Tim seleksi jika dihadapkan pada kondisi misalnya calon laki-laki sudah banyak, kita main afirmasinya. Itu perintah undang-undang dan ada pertimbangan kuantitatif. Meskipun skornya sama (dengan laki-laki), perempuan kita kasih prioritas," terang dia. (OL-7)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved