Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dituntut lebih bermutu di bandingkan periode sebelumnya. Pasalnya mereka akan menghadapi tugas berat berupa pemilu serentak presiden, DPR, DPRD dan kepala daerah.
"Pemilu 2024 akan menghadapi banyak tantangan. Mulai dari kompleksitas teknis, beban kerja yang besar, maupun kompetisi yang berlangsung di tengah fenomena kehadiran pasukan siber dan buzzer politik," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (14/11).
Baca juga: Komisi I DPR Belum Sepakat dengan Isi RUU PDP
Menurut dia, seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI menjadi sangat krusial dalam memastikan tata kelola pemilu bisa bermutu. Pesta demokrasi ke depan harus lebih terjaga dari gangguan integritas penyelenggaranya.
"Diharapkan tim seleksi mampu memastikan calon anggota KPU dan Bawaslu yang visioner dan memiliki komitmen kuat pada nilai-nilai demokrasi sehingga mampu membangun strategi yang tepat untuk berkontribusi mengurai tantangan kerumitan dan kompleksitas pemilu 2024," terangnya.
Anggota KPU dan Bawaslu diharapkan mempunyai rekam jejak yang baik, kata dia, kemandirian untuk bersikap, serta visi misi yang terukur terkait tawaran untuk pengelolaan pemilu Indonesia ke depan yang lebih baik dan bermutu.
"Timsel jangan permisif pada upaya titip- menitip calon sehingga terjebak pada politik pesanan untuk meloloskan calon yang partisan atau tidak punya kompetensi kepemiluan, yang pada akhirnya membahayakan kredibilitas pemilu 2024," pungkasnya. (OL-6)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved