Minggu 14 November 2021, 13:30 WIB

Komisi I DPR Belum Sepakat dengan Isi RUU PDP

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Komisi I DPR Belum Sepakat dengan Isi RUU PDP

MI/Agus Mulyawan
Kompleks Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta.

 

ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Firkano Laksono menyebutkan, hingga saat ini pemerintah dan DPR belum mencapai kesepakatan dalam pembahasan RUU PDP. Menurut rencana, Komisi I bertemu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Selasa (16/11) mendatang.

“Selasa baru jadwal rapat dengan Kominfo. Jadi baru nanti akan dibahas,” katanya ketika dihubungi, Minggu (14/11).

Baca juga:

Dirinya belum mau mengungkapkan poin apa saja yang sudah disepakati maupun belum dalam pembahasan RUU tersebut.

“Kemarin itu memang ada diskusi, tapi kan belum diputuskan dalam rapat resmi. Saya nggak berani bilang terlalu jauh, sampai benar-benar jelas keputusannya,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Anggota Komisi dari Fraksi PKS Sukamta yang mengungkapkan hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai draft RUU PDP yang sekarang. Termasuk poin yang menyebutkan kalau pengawasan data pribadi akan berada di bawah pemerintah. “Belum ada (kesepakatan),” tegasnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini belum ditemukan titik mengenai kedudukan lembaga otoritas pengawas data pribadi dalam pembahasan RUU PDP. Komisi I DPR menginginkan lembaga pengawa tersebut independen, sedangkan pemerintah ingin lembaga itu berada di bawah Kemenkominfo. Berbagai kalangan menilai akibat perbedaan pandangan mengenai kedudukan otoritas lembaga pengawas tersebut, pembahasan RUU menjadi mandek terlalu lama. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA

Jokowi Minta Jangan Tergesa-Gesa Bahas Capres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:54 WIB
Jokowi menyinggung berbagai persoalan bangsa, antara lain, persoalan energi, pangan, dan situasi geopolitik...
MI/Vicky Gustiawan

24 Tahun Demokrasi, Aspek Politik, Sosial dan Hukum Masih Lemah

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:17 WIB
Meskipun telah menghasilkan kemajuan di bidang politik dan ekonomi, tetapi masih ada kekurangan yakni krisis politik, hukum, dan...
ANTARA FOTO/Novrian Arbi

DPR Mengkaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus

👤┬áSri Utami 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:30 WIB
Wakil Ketua DPR  RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR untuk mengkajinya karena terkait dengan kerentanan kerusakan kertas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya