Tim Seleksi Didesak Buka Daftar Riwayat Peserta Calon KPU-Bawaslu

PEMERHATI, pengawas, dan penggiat kpemiluan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu meminta tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027 untuk membuka daftar riwayat hidup para peserta.

Anggota dari Divisi Kajian Indonesian Parliamentary Center Arif Adiputro mengatakan tim seleksi hanya mengumumkan informasi umum terbatas nama calon, profesi dan domisili mereka saat pengumuman kajian seleksi administrasi.

Menurut Koalisi, keterbukaan dan transparansi tim seleksi diperlukan sehingga masyarakat dapat melakukan profilling rekam jejak para calon.

"Untuk seleksi jabatan publik, seharusnya dibuka. Apalagi masyarakat sipil yang ingin memberikan masukan terkait rekam jejak tidak terlepas dari profesi sebelumnya, latar belakang pendidikan, dan organisasi," papar dia dalam diskusi bertajuk "Keterbukaan Informasi dan Catatan Hasil Pemantauan Tes Tertulis" yang digelar secara daring, Jumat (26/11).

Arif menambahkan bahwa pada seleksi anggota lembaga kuasi-negara lainnya, pendidikan, daftar riwayat dan pekerjaan terakhir dari para pendaftar dibuka pada publik. "Koalisi menemukan bahwa ada 135 calon anggota KPU yang hanya dilampirkan pekerjaan lainnya," ucap Arif.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia

mengatakan karena informasi terkait data diri peserta masih bersifat umum, koalisi kesulitan melakukan pelacakan rekam jejak para calon. Padahal, ujar Amalia, masyarakat perlu mengetahui latar belakang para calon berkaitan dengan pengalaman di bidang kepemiluan ataupun tulisan dan karya mereka yang dipublikasi.

Baca juga: Wacana Revisi UU Pemilu Kembali Berhembus Kencang

"Masih banyak nama-nama yang sulit ditemukan melalui mesin pencari di internet," ucapnya.

Peneliti dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI)

Delia Wildianti menyoroti soak hasil Computer Assisted Test (CAT) saat ujian tertulis yang digelar Rabu (24/11) di Jakarta. Dari hasil wawancara Koalisi pada beberapa peserta, nilai atau hasil tidak ditampilkan oleh penyelenggara. Padahal, ujar Delia, para peserta berharap ada transparansi komposisi antara tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi.

"Kalau nilainya akumulatif, presentasinya seperti apa. Kami khawatir ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil tes ini. KPU dan Bawaslu adalah lembaga demokrasi sehingga seleksinya harus transparan," ucap Delia.

Padahal, penggunaan sistem CAT pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI oleh tim seleksi menurutnya perlu diapresiasi. Sistem CAT, ujar Delia, pertama kali diselenggarakan pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu di tingkat nasional.

Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M. Ihsan Maulana menambahkan, permintaan Koalisi pada tim seleksi untuk membuka daftar riwayat hidup para peserta, belum dijawab. Ihsan mengatakan data yang didapatkan Koalisi dari tim seleksi, terdapat 630 peserta yang lolos seleksi administrasi, tapi hanya 587 peserta yang hadir pada seleksi tes tertulis dan makalah. Kemudian pada hari kedua atau Kamis (25/11), saat tes psikologi peserta yang hadir berjumlah 583 orang.

Menurut Ihsan, setelah seleksi tertulis dan psikologi, tim seleksi hanya akan memilih 48 orang dengan hasil tertinggi. Untuk calon anggota KPU 28 orang dan calon anggota Bawaslu 20 orang sebelum dikerucutkan kembali menjadi 24 orang untuk diajukan pada presiden. Sehingga Koalisi berharap tim seleksi menyediakan proses banding bagi peserta yang merasa keberatan. (OL-4)