Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp87,95 triliun ke Rp47 triliun.
Penyaluran bansos dari Pemda DIY menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat lewat validasi data, agar jangan sampai ada orang yang mendapat bantuan sosial dobel atau bahkan lebih dari itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, usulan tersebut yakni agar pedagang bakso, pedagang kaki lima, dan seluruh pedagang di sektor infromal bisa mendapatkan bantuan usaha
DISTIBUSI bantuan dampak Covid-19 yang datanya tidak bersumber dari data pemerintahan ditingkat RT dan RW dikeluhkan para Kepala Desa di Purwakarta, Jawa Barat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bersurat ke Kementerian Sosial hari ini untuk mengusulkan 2 juta Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial agar dilakukan verifikasi data
Pemprov) DKI Jakarta baru mencairkan 50% anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang diposkan untuk bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial pada warga terdampak pandemi covid-19.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin berkilah, instruksi untuk menyiapkan bansos DKI baru diberitahukan satu hari sebelumnya yakni 8 April 2020, sedangkan penyaluran 9 April 2020.
Ternyata, data awal penerima bansos merupakan data lama yang sempat mendapat bantuan lain dari Pemprov DKI.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut harga paket sembako tahap kedua bertambah. Yang pertama sebesar Rp149.500, yang kedua antara Rp250 ribu hingga Rp300 ribu
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengaku jenis bantuan sosial (bansos) cukup melimpah. Masyarakat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai sumber.
Pemprov DKI berencana menambah unsur protein dalam paket bansos untuk warga terdampak pandemi.
KPK mengingatkan para kepala daerah agar tidak mempolitisasi anggaran Covid-19 dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang digelar 23 kabupaten/kota di Sumarera Utara.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahap dua nantinya dipastikan tidak ada peretail yang dilibatkan seperti pada distribusi bansos tahap 1.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menyebut, sampai saat ini pihaknya masih tetap pada rencana yakni pembagian paket sembako untuk bansos kepada warga kurang mampu
ISI bantuan sembilan bahan pokok (sembako) untuk warga Pematangsiantar terdampak pandemi Covid-19 dinilai tidak sesuai yang dianggarkan.
Waktu yang sempit itu menurutnya tidak terulang di pemberian bansos tahap 2.
"Sepakat di lapangan agar fleksibel dan tidak melulu nama yang terdata dapat bantuan. Saya tanya kalau berbagi dengan tetangga yang tidak dapat, mereka jawab rata-rata mau berbagi."
Hal-hal yang akan dibahas dalam rapat tersebut antara lain rencana Pemprov DKI Jakarta menambah jumlah KK penerima bansos.
DISTRIBUSI bantuan sosial berupa bahan pokok selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum maksimal.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved