Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bersurat ke Kementerian Sosial (Kemensos) hari ini untuk mengusulkan 2 juta Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos).
Usulan tersebut diajukan agar Kemensos dapat melakukan verifikasi dan pencocokkan data
"Kami sudah kirimkan yang 2 juta KK hari ini ke Kemensos, tapi belum ada jawaban," kata Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Baca juga: Perbaiki Data, Pemrov DKI Coret 30 Ribu KK Penerima Bansos
Sebanyak 2 juta KK penerima bansos tahap 2 ini meningkat dari penerima bansos tahap 1 sejumlah 1.194.633 KK.
Ia mengatakan ada 541 ribu KK yang ditambahkan ke dalam data penerima tahap 1 serta data lainnya yang bersumber dari berbagai SKPD.
"Di luar itu data yang berasal dari golongan yang juga kami lakukan pendataan misalnya nelayan, ojek online, UKM, supir angkot, bajaj, bahkan pekerja seni yang terdampak. Totalnya 541.000 jiwa," ungkap Catur yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. (OL-14)
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Seharusnya, lanjut Bun, Pemprov DKI siap siaga sejak awal. Termasuk apel siaga dan persiapan teknis lainnya.
SEBANYAK 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta akan dibongkar. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berharap pembongkaran tiang monorel itu dapat memecah kemacetan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved