Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bersurat ke Kementerian Sosial (Kemensos) hari ini untuk mengusulkan 2 juta Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos).
Usulan tersebut diajukan agar Kemensos dapat melakukan verifikasi dan pencocokkan data
"Kami sudah kirimkan yang 2 juta KK hari ini ke Kemensos, tapi belum ada jawaban," kata Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Baca juga: Perbaiki Data, Pemrov DKI Coret 30 Ribu KK Penerima Bansos
Sebanyak 2 juta KK penerima bansos tahap 2 ini meningkat dari penerima bansos tahap 1 sejumlah 1.194.633 KK.
Ia mengatakan ada 541 ribu KK yang ditambahkan ke dalam data penerima tahap 1 serta data lainnya yang bersumber dari berbagai SKPD.
"Di luar itu data yang berasal dari golongan yang juga kami lakukan pendataan misalnya nelayan, ojek online, UKM, supir angkot, bajaj, bahkan pekerja seni yang terdampak. Totalnya 541.000 jiwa," ungkap Catur yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. (OL-14)
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Menurutnya, saling bantu antara daerah ini perlu dilakukan guna memudahkan menyelesaikan sebuah permasalahan.
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved