Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bersurat ke Kementerian Sosial (Kemensos) hari ini untuk mengusulkan 2 juta Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos).
Usulan tersebut diajukan agar Kemensos dapat melakukan verifikasi dan pencocokkan data
"Kami sudah kirimkan yang 2 juta KK hari ini ke Kemensos, tapi belum ada jawaban," kata Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Baca juga: Perbaiki Data, Pemrov DKI Coret 30 Ribu KK Penerima Bansos
Sebanyak 2 juta KK penerima bansos tahap 2 ini meningkat dari penerima bansos tahap 1 sejumlah 1.194.633 KK.
Ia mengatakan ada 541 ribu KK yang ditambahkan ke dalam data penerima tahap 1 serta data lainnya yang bersumber dari berbagai SKPD.
"Di luar itu data yang berasal dari golongan yang juga kami lakukan pendataan misalnya nelayan, ojek online, UKM, supir angkot, bajaj, bahkan pekerja seni yang terdampak. Totalnya 541.000 jiwa," ungkap Catur yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. (OL-14)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved