Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bersurat ke Kementerian Sosial (Kemensos) hari ini untuk mengusulkan 2 juta Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos).
Usulan tersebut diajukan agar Kemensos dapat melakukan verifikasi dan pencocokkan data
"Kami sudah kirimkan yang 2 juta KK hari ini ke Kemensos, tapi belum ada jawaban," kata Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Baca juga: Perbaiki Data, Pemrov DKI Coret 30 Ribu KK Penerima Bansos
Sebanyak 2 juta KK penerima bansos tahap 2 ini meningkat dari penerima bansos tahap 1 sejumlah 1.194.633 KK.
Ia mengatakan ada 541 ribu KK yang ditambahkan ke dalam data penerima tahap 1 serta data lainnya yang bersumber dari berbagai SKPD.
"Di luar itu data yang berasal dari golongan yang juga kami lakukan pendataan misalnya nelayan, ojek online, UKM, supir angkot, bajaj, bahkan pekerja seni yang terdampak. Totalnya 541.000 jiwa," ungkap Catur yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. (OL-14)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved