Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
BANYAKNYA bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, hingga desa membuat validasi pendataan berlangsung lama. Penyaluran bansos dari Pemda DIY menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat lewat validasi data, agar jangan sampai ada orang yang mendapat bantuan sosial dobel atau bahkan lebih dari itu.
"Datanya kami sudah ada dan sudah dikirim ke kementerian," kata Kadarmanta Baskara Aji, Sekretaris Daerah Pemda DIY, Rabu (6/5).
Menurut dia, saat ini pihaknya tinggal menunggu informasi selanjutnya dari kementerian.Dari hasil pencocokan dan pengecekan data terakhir dengan Kabupaten/Kota di DIY, jumlah kepala keluarga yang akan dibantu Pemda DIY sebanyak 130.016.
"Jumlah itu perlu divalidasi lagi agar jangan sampai ada duplikasi data yang menerima bantuan, baik dari Pusat, dari Kabupaten/Kota maupun dari desa," jelas dia.
baca juga: Flores Timur Ungkap Pasien Pertama Positif Covid-19
Harapanya, semua masyarakat yang tidak mampu dapat menerima bantuan dari pemerintah. Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi menambahkan, pihaknya tinggal menunggu finalisasi data dari pusat.
"Harapannya bisa secepatnya bisa masuk (data final), akan segera kita SK-kan, data siap uang siap langsung distribusi," pungkas Untung. (AT)
Dana Keistimewaan DIY 2026 akan dipangkas lebih dari 50% hingga menjadi Rp500 miliar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, berat jika harus melakukan lobi-lobi
PEMERINTAH pusat merencanakan pengurangan Dana Keistimewaan (Danais) bagi DIY, sebesar 50%, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan pemda perlu mencari sumber dana lain
KASUS Leptospirosis di Kota Yogyakarta dilaporkan meningkat signifikan meski musim hujan telah berakhir. Diduga, peningkatan kasus tersebut berkaitan dengan persoalan sampah.
Merayakan Hari Kemerdekaan. Indonesia bisa dengan mendatangi beragam tempat bersejarah dan sarat makna budaya.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier berkunjung ke Yogyakarta, Magelang, dan Semarang di Jawa Tengah pada 11-13 Agustus 2025.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved