Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah unsur protein dalam paket bantuan sosial (bansos) tahap kedua.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, mengatakan bansos tahap kedua akan disesuaikan dengan bansos tahap kedua dari pemerintah pusat. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI.
"Kita mungkin sudah ada (rencana), tapi yang pasti ada yang perhitungan dari sisi proteinnya. Untuk tahap kedua, KPKP yang membuatkan perencanaan. Rasanya sudah ada analisanya. Tahap pertama kita memang paling penting makan dulu. Kedua ini sudah mulai kita benahi," papar Irmansyah di Gedung DPRD DKI, Rabu (6/5).
Baca juga: Penerima Bansos DKI Tahap Kedua Capai 2 Juta KK
Dari rapat koordinasi, pemerintah pusat diketahui akan memberikan bansos berupa beras dari Bulog sebesar 20 kilogram (kg). Pemprov DKI pun menyesuaikan isi bansos dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau dari pusat tahap tahap kedua beras dari Bulog sekitar 25 kg. Hanya beras setara dengan nilai Rp 300 ribu. Dari DKI akan melihat kemungkinan untuk melengkapi. Prinsipnya apa yang disampaikan Pak Gubernur adalah jangan sampai orang kelaparan," tegas Irmansyah.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 2 juta kepala keluarga (KK) penerima bansos tahap kedua. Data ini terdiri dari 1,19 juta KK penerima tahap pertama, kemudian ditambah dengan data penerima baru, yakni sekitar 700 ribu KK.
Baca juga: Ada PSBB, NasDem: Prioritaskan Bansos Untuk Warga Terdampak
Sebanyak 700 ribu KK terdiri dari unsur pengemudi ojek daring 470 ribu orang, pengemudi taksi 20 ribu orang, pelaku UKM sebanyak 10 ribu orang dan juga data warga Jawa Tengah sebanyak 10 ribu orang.
Golongan penerima bansos lainnya adalah nelayan, urban farming, ojek pangkalan, pengemudi bajaj, pengemudi angkutan kota, pekerja seni, pengemudi bus, penghasil pertanian, SLB dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Data ini akan kami cleansing lagi diajukan ke Kementerian Sosial, supaya benar-benar tepat orangnya dan membutuhkan," tukasnya.(OL-11)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved