Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah unsur protein dalam paket bantuan sosial (bansos) tahap kedua.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, mengatakan bansos tahap kedua akan disesuaikan dengan bansos tahap kedua dari pemerintah pusat. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI.
"Kita mungkin sudah ada (rencana), tapi yang pasti ada yang perhitungan dari sisi proteinnya. Untuk tahap kedua, KPKP yang membuatkan perencanaan. Rasanya sudah ada analisanya. Tahap pertama kita memang paling penting makan dulu. Kedua ini sudah mulai kita benahi," papar Irmansyah di Gedung DPRD DKI, Rabu (6/5).
Baca juga: Penerima Bansos DKI Tahap Kedua Capai 2 Juta KK
Dari rapat koordinasi, pemerintah pusat diketahui akan memberikan bansos berupa beras dari Bulog sebesar 20 kilogram (kg). Pemprov DKI pun menyesuaikan isi bansos dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau dari pusat tahap tahap kedua beras dari Bulog sekitar 25 kg. Hanya beras setara dengan nilai Rp 300 ribu. Dari DKI akan melihat kemungkinan untuk melengkapi. Prinsipnya apa yang disampaikan Pak Gubernur adalah jangan sampai orang kelaparan," tegas Irmansyah.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 2 juta kepala keluarga (KK) penerima bansos tahap kedua. Data ini terdiri dari 1,19 juta KK penerima tahap pertama, kemudian ditambah dengan data penerima baru, yakni sekitar 700 ribu KK.
Baca juga: Ada PSBB, NasDem: Prioritaskan Bansos Untuk Warga Terdampak
Sebanyak 700 ribu KK terdiri dari unsur pengemudi ojek daring 470 ribu orang, pengemudi taksi 20 ribu orang, pelaku UKM sebanyak 10 ribu orang dan juga data warga Jawa Tengah sebanyak 10 ribu orang.
Golongan penerima bansos lainnya adalah nelayan, urban farming, ojek pangkalan, pengemudi bajaj, pengemudi angkutan kota, pekerja seni, pengemudi bus, penghasil pertanian, SLB dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Data ini akan kami cleansing lagi diajukan ke Kementerian Sosial, supaya benar-benar tepat orangnya dan membutuhkan," tukasnya.(OL-11)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved