Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah unsur protein dalam paket bantuan sosial (bansos) tahap kedua.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, mengatakan bansos tahap kedua akan disesuaikan dengan bansos tahap kedua dari pemerintah pusat. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI.
"Kita mungkin sudah ada (rencana), tapi yang pasti ada yang perhitungan dari sisi proteinnya. Untuk tahap kedua, KPKP yang membuatkan perencanaan. Rasanya sudah ada analisanya. Tahap pertama kita memang paling penting makan dulu. Kedua ini sudah mulai kita benahi," papar Irmansyah di Gedung DPRD DKI, Rabu (6/5).
Baca juga: Penerima Bansos DKI Tahap Kedua Capai 2 Juta KK
Dari rapat koordinasi, pemerintah pusat diketahui akan memberikan bansos berupa beras dari Bulog sebesar 20 kilogram (kg). Pemprov DKI pun menyesuaikan isi bansos dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau dari pusat tahap tahap kedua beras dari Bulog sekitar 25 kg. Hanya beras setara dengan nilai Rp 300 ribu. Dari DKI akan melihat kemungkinan untuk melengkapi. Prinsipnya apa yang disampaikan Pak Gubernur adalah jangan sampai orang kelaparan," tegas Irmansyah.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 2 juta kepala keluarga (KK) penerima bansos tahap kedua. Data ini terdiri dari 1,19 juta KK penerima tahap pertama, kemudian ditambah dengan data penerima baru, yakni sekitar 700 ribu KK.
Baca juga: Ada PSBB, NasDem: Prioritaskan Bansos Untuk Warga Terdampak
Sebanyak 700 ribu KK terdiri dari unsur pengemudi ojek daring 470 ribu orang, pengemudi taksi 20 ribu orang, pelaku UKM sebanyak 10 ribu orang dan juga data warga Jawa Tengah sebanyak 10 ribu orang.
Golongan penerima bansos lainnya adalah nelayan, urban farming, ojek pangkalan, pengemudi bajaj, pengemudi angkutan kota, pekerja seni, pengemudi bus, penghasil pertanian, SLB dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Data ini akan kami cleansing lagi diajukan ke Kementerian Sosial, supaya benar-benar tepat orangnya dan membutuhkan," tukasnya.(OL-11)
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved