​​​​​​​Pemprov DKI Akui Anggaran Defisit

ASISTEN Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengungkapkan pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp87,95 triliun ke Rp47 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD dengan Pemprov DKI dengan agenda membahas penyesuaian APBD 2020 yang berlangsung Selasa (5/5) lalu.

"Memang saya juga harus menyampaikan pada posisi ini, anggaran Pemprov DKI sangat-sangat menurun. Kemarin kita di Banggar bersama Napak Ibu, anggaran semula Rp87 triliun pada posisi rapat kemarin setelah semuanya dipotong-potong tinggal Rp47 triliun kemungkinan pendapatan," kata Catur di sela rapat evaluasi bantuan sosial dengan Komisi E DPRD DKI, Rabu (6/5).

Namun, di sisi belanja justru nilainya masih lebih besar dibanding pendapatan yakni Rp51 triliun. Ini karena belum seimbangnya anggaran pendapatan dengan belanja tahun ini setelah dilakukan berbagai penyesuaian.

"Padahal belanja, ini sekali lagi sudah dipotong semua, sampai Rp51 triliun," paparnya.

Baca juga: Pemprov DKI Usulkan 2 Juta KK Penerima Bansos Tahap 2 ke Kemensos

Pada sisi belanja ia menjelaskan Pemprov DKI telah semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi di antaranya di pos belanja pegawai. Pemprov DKI kata Catur, telah memangkas tunjangan transportasi dan mengurangi tunjangan kinerja daerah (TKD).

"Itu termasuk TKD, kemungkinan TKD dipotong 50%, THR kmungkinan tidak dibayarkan, terus gaji 13 tidak dibayarkan, pejabat tidak terima transportasi dan uang bensin. Kita betul-betul melakukan ini," ungkapnya.

Catur mengungkapkan pihaknya akan kembali membahas efisiensi belanja di internal Pemprov DKI agar bisa sesuai dengan pendapatan yang telah disepakati dengan DPRD DKI. (A-2)