Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ASISTEN Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengungkapkan pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp87,95 triliun ke Rp47 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD dengan Pemprov DKI dengan agenda membahas penyesuaian APBD 2020 yang berlangsung Selasa (5/5) lalu.
"Memang saya juga harus menyampaikan pada posisi ini, anggaran Pemprov DKI sangat-sangat menurun. Kemarin kita di Banggar bersama Napak Ibu, anggaran semula Rp87 triliun pada posisi rapat kemarin setelah semuanya dipotong-potong tinggal Rp47 triliun kemungkinan pendapatan," kata Catur di sela rapat evaluasi bantuan sosial dengan Komisi E DPRD DKI, Rabu (6/5).
Namun, di sisi belanja justru nilainya masih lebih besar dibanding pendapatan yakni Rp51 triliun. Ini karena belum seimbangnya anggaran pendapatan dengan belanja tahun ini setelah dilakukan berbagai penyesuaian.
"Padahal belanja, ini sekali lagi sudah dipotong semua, sampai Rp51 triliun," paparnya.
Baca juga: Pemprov DKI Usulkan 2 Juta KK Penerima Bansos Tahap 2 ke Kemensos
Pada sisi belanja ia menjelaskan Pemprov DKI telah semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi di antaranya di pos belanja pegawai. Pemprov DKI kata Catur, telah memangkas tunjangan transportasi dan mengurangi tunjangan kinerja daerah (TKD).
"Itu termasuk TKD, kemungkinan TKD dipotong 50%, THR kmungkinan tidak dibayarkan, terus gaji 13 tidak dibayarkan, pejabat tidak terima transportasi dan uang bensin. Kita betul-betul melakukan ini," ungkapnya.
Catur mengungkapkan pihaknya akan kembali membahas efisiensi belanja di internal Pemprov DKI agar bisa sesuai dengan pendapatan yang telah disepakati dengan DPRD DKI. (A-2)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved