Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ASISTEN Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengungkapkan pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp87,95 triliun ke Rp47 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD dengan Pemprov DKI dengan agenda membahas penyesuaian APBD 2020 yang berlangsung Selasa (5/5) lalu.
"Memang saya juga harus menyampaikan pada posisi ini, anggaran Pemprov DKI sangat-sangat menurun. Kemarin kita di Banggar bersama Napak Ibu, anggaran semula Rp87 triliun pada posisi rapat kemarin setelah semuanya dipotong-potong tinggal Rp47 triliun kemungkinan pendapatan," kata Catur di sela rapat evaluasi bantuan sosial dengan Komisi E DPRD DKI, Rabu (6/5).
Namun, di sisi belanja justru nilainya masih lebih besar dibanding pendapatan yakni Rp51 triliun. Ini karena belum seimbangnya anggaran pendapatan dengan belanja tahun ini setelah dilakukan berbagai penyesuaian.
"Padahal belanja, ini sekali lagi sudah dipotong semua, sampai Rp51 triliun," paparnya.
Baca juga: Pemprov DKI Usulkan 2 Juta KK Penerima Bansos Tahap 2 ke Kemensos
Pada sisi belanja ia menjelaskan Pemprov DKI telah semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi di antaranya di pos belanja pegawai. Pemprov DKI kata Catur, telah memangkas tunjangan transportasi dan mengurangi tunjangan kinerja daerah (TKD).
"Itu termasuk TKD, kemungkinan TKD dipotong 50%, THR kmungkinan tidak dibayarkan, terus gaji 13 tidak dibayarkan, pejabat tidak terima transportasi dan uang bensin. Kita betul-betul melakukan ini," ungkapnya.
Catur mengungkapkan pihaknya akan kembali membahas efisiensi belanja di internal Pemprov DKI agar bisa sesuai dengan pendapatan yang telah disepakati dengan DPRD DKI. (A-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved