Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Anggota DPR RI, Gandung Pardiman pihaknya mendapat laporan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak akurat. Padahal, DTKS atau Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) ini yang menjadi acuan penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak covid-19 dari dana desa.
"Lurah Desa Seloharjo, Pundong, Bantul menurut kabar yang saya terima, masuk dalam DTKS tersebut," kata Gandung, Kamis (7/5). Menurutnya, kesalahan data harus diperbaiki.
Ada pula laporan, lanjutnya, pensiunan atau PNS hingga orang yang sudah meninggal dunia juga masuk daftar sebagai penerima BLT.
Baca juga: Ganjar Minta Kepala Daerah di Jateng Lacak Klaster Gowa
"Kami juga mendengar di Desa Sumbermulyo Bantul, data DTKS dari Kementerian Sosial banyak yang tidak akurat," ujar Gandung.
Setelah diverifikasi oleh tim dari desa setempat, ternyata hanya 19 persen dari DTKS yang tepat sasaran.
Atas banyaknya laporan tersebut, dirinya selaku anggota DPR RI akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan membentuk tim monetoring dan evaluasi atau tim monev terhadap program-program pemerintah dalam penanganan covid-
19 ini.
"Saya akan membentuk sebuah tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah di antaranya Jaring Pengaman Sosial (JPS), Jaring Pengaman Kesehatan, Jaring Pengaman Ekonomi. dan Jaring pengaman
Ekonomi agar semuanya tepat sasaran," jelasnya.
Dia berjanji akan berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan program-program pemerintah tersebut terlaksana dengan baik. "Tepat sasaran dan pelaksanaannya cepat," jelas Gandung.
Tim tersebut akan keliling dari desa ke desa menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program pemerintah. "Misalnya JPS yang rawan menimbulkan kecemburuan sosial karena ada warga yang dapat bantuan dan yang tidak dapat bantuan.
Tekait keakuratan data, dirinya menyarankan pemerintah meminta bantuan TNI lewat Babinsa, Polri lewat Babinkamtibmas, serta perangkat desa untuk melakukan pemutakhiran data.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong agar bersinergi dalam penerapan satu kebijakan yang mengarah data tunggal serta melakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara bersama.
Menurutnya, Kemensos harus cermat dan hati-hati. Kemensos tidak boleh sembarangan mengambil data. Data yang digunakan harus yang terbaru," tegasnya.
Kemensos, imbuh Gandung, jangan justru menambah kegaduhan di tengah penderitaan rakyat akibat terdampak pandemi covid-19. (OL-14)
SMA Mardisiswa Kota Semarang yang pada tahun ajaran baru ini akan membuka 4 rombel dan 1 rombel untuk siswa afirmasi kemitraan Pemprov Jawa Tengah, hanya mendapat dua siswa.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada pada 19 Juli 2025 mendatang.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
Meskipun cuaca juga berawan, gelombang tinggi masih terjadi di perairan selatan yakni mencapai 2,5-4 meter.
Di kawasan pegunungan dan dataran tinggi, bahkan pada malam hingga pagi hari suhu udara dapat mencapai di bawah 14 derajat celcius.
Waspadai gelombang tinggi karena berisiko terhadap aktivitas pelayaran dan banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved