Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru mencairkan 50% anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang diposkan untuk bantuan sosial (bansos).
Anggaran bansos yang ditarik dari anggaran BTT nilainya mencapai Rp747 miliar. Namun, menurut Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta Yayat Duhayat baru 50% anggaran dicairkan. yakni Rp373.750.000.000.
Hal itu diungkapkan Yayat saat rapat evaluasi bansos tahap 1 serta persiapan bansos tahap 2 bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta hari ini.
"Kami Dinsos mengusulkan anggaran Rp149.500 dikalikan prediksi awal jumlah penerima bansos, yakni 2,5 juta KK (Kepala Keluarga) dan dikali empat untuk jumlah tahapan bansos yang akan diberikan sebanyak empat kali. Dalam perjalanan dengan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) baru berikan untuk 2 tahap sebesar Rp373.750.000.000," tutur Yayat.
Dalam pembagian bansos tahap 1 selama yang berjalan pada 9-24 April total bansos yang dibagikan menjadi 1.194.633 KK. Angkanya berkurang dari target awal 2,5 juta KK karena adanya verifikasi data.
Baca juga: Perbaiki Data, Pemrov DKI Coret 30 Ribu KK Penerima Bansos
"Nanti di tahap duanya mungkin anggaran tahap 1 bisa dialihkan. Sementara untuk pembagian tahap 2 nanti diumumkan pimpinan kapan dimulai," jelas Yayat.
Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengatakan sudah mengajukan sebanyak 2 juta KK untuk diajukan sebagai penerima bansos kepada Kementerian Sosial.
Dua juta KK ini terdiri dari data awal 1.194.633 KK ditambah dengan pendataan baru melalui SKPD serta RT dan RW. Dari pendataan itu diketemukan data baru calon penerima bansos sebesar 541 ribu KK.
"Hari ini kami sudah sampaikan datanya ke Kemensos dan belum mendapat jawaban. Data ini sekali lagi belum pasti karena harus melewati proses 'cleansing' di Kemensos," pungkasnya. (OL-14)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved