Anies Ingkar Janji Soal Bansos

ADA perbedaan antara pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan penyaluran bantuan sosial (Bansos) di lapangan.

Dalam konferensi pers pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 8 April lalu, Anies berjanji Pemprov DKI Jakarta akan menyalurkan bansos sebagai bantuan pangan pada warga, terutama warga kurang mampu dan rentan miskin yang ekonominya terdampak covid-19.

Bansos diberikan agar warga selama PSBB tidak perlu bekerja keluar rumah dan menjaga physical distancing.

Anies berjanji bansos diberikan tiap akhir pekan selama empat kali.

Baca juga: Pasar Jaya Cairkan Insentif Penyalur Bansos Rp5,5 Miliar

"Bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat bisa lewati masa ini tanpa hadapi masalah yang terlalu besar," janji Anies pada saat itu.

Namun, nyatanya, bansos diberikan setiap dua pekan. Bansos pertama diberikan pada 9-25 April lalu bertepatan dengan PSBB tahap 1 yang berlangsung pada 10-23 April.

Sementara, bansos tahap 2 belum diumumkan jadwal pendistribusiannya.

Hal itu disampaikan Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto di sela rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI, Rabu (6/5).

"Untuk bansos, kita salurkan dua minggu sekali," kata Catur yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta.

Bansos DKI nilainya Rp149 ribu per paket atau Rp600 ribu untuk keseluruhan.

Bila Pemprov DKI menjadwalkan penyaluran bansos dua pekan sekali, bansos DKI akan mencukupi kebutuhan warga hingga Juni mendatang.

Adapun, bansos dari pemerintah pusat nilainya mencapai Rp600 ribu per bulan atau Rp300 ribu per paket bansos. Bansos itu juga diberikan sampai dengan Juni.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyayangkan perbedaan antara janji Anies kepada warga dengan implementasi di lapangan. Ia mengaku kecewa karena bansos diberikan sekali dalam dua pekan.

"Nilainya hanya Rp149 ribu. Itu tidak mencukupi untuk kebutuhan dua pekan. Padahal dampak PSBB dan covid ini sangat besar. Usaha tutup di mana-mana, warga tidak boleh juga cari uang," tukasnya.

Johnny yang berasal dari Fraksi PDIP itu menyebut Pemprov DKI tidak memiliki komitmen dan kemauan politik yang kuat dalam mengatasi dampak ekonomi pandemi terutama bagi rakyat kecil.

"Pemda DKI tidak punya kemauan politik dengan memberikan bansos yang paketnya Rp149 ribu yang tidak memberikan yang terbaik. Dan mereka tidak mempersiapkan pendanaan secara serius. Kenapa tidak serius? Karena bilangnya seminggu sekali tapi turunnya malah dua minggu sekali," pungkasnya. (OL-1)