PENGAMAT ekonomi, Piter Abdullah menyayangkan munculnya sengkarut antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi anggaran dana bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta warganya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang tidam baik antara pemerintah pusat dan daerah yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian.
"Menurut saya, ini menegaskan betapa pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak memiliki koordinasi yang baik. Terlepas adanya perbedaan politik, koordinasi seharusnya tetap dikedepankan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).
Baca juga: Pemprov DKI Akui Anggaran Defisit
Lebih lanjut, Piter menganggap bahwa saat ini tengah terjadi kepentingan ego sektoral, sedangkan di banyak negara semua pihak dikatakan mencoba untuk bersatu menanggulangi wabah covid-19 ini.
"Kita justru masih terjebak pada kepentingan atau ego masing-masing," sambung pria yang juga Dosen Perbanas Institute tersebut.
Piter menerangkan bahwa memang masalah ini muncul diawali oleh amburadulnya data kependudukan, yang sudah dari dulu disuarakan oleh banyak pihak. Termasuk oleh Presiden Joko Widodo sendiri.
Dengan data yang terbatas Indonesia dikatakan memang tidak bisa berharap banyak tentang ketepatan. Ketepatan tersebut ditentukan oleh koordinasi, khususnya terkait ketersediaan Dana.
"Dengan koordinasi, mulai dari RT RW, kelurahan hingga provinsi, kita bisa dengan cepat mengurangi kekurangakuratan data. Dengan koordinasi pusat dan daerah, kita bisa menghitung dengan cepat kebutuhan dana bantuan dan dengan koordinasi yang sama kita bisa meyakini bantuan kepada mereka yang membutuhkan bisa mengalir dengan cepat," ujar Piter.
"Seharusnya masalah data ini tidak dibesar-besarkan. Fokus dan prioritas adalah bagaimana membantu mereka yang terdampak dengan cepat. Jangan ada saling tuding atau saling menyalahkan," pungkasnya.
Baca juga: Menkeu: Pemprov DKI Minta Pusat Talangi Dana Bansos
Perlu diketahui bahwa kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial pada warga terdampak pandemi covid-19 dan meminta pemerintah pusat untuk menalanginya.
Padahal, Pemprov DKI Jakarta mengaku sanggup untuk memberikan bantuan kepada 1,1 juta warganya. Sementara itu sebanyak 3,6 juta warga DKI Jakarta dikatakan akan ditalangi pembiayaannya oleh pemerintah pusat.
"Kami mendapat laporan dari Kemenko PMK, ternyata DKI yang tadinya mau men-cover 1,1 juta warganya, mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk melakukan covering sejumlah 1,1 juta warga," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja secara virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5). (A-2)
