Pemerintah Bakal Evaluasi Data Bansos

PEMERINTAH memastikan akan mengevaluasi kembali data penerima bantuan sosial (bansos) untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Langkah ini dilakukan menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat yang seharusnya tidak berhak, seperti pegawai BUMN, dokter, hingga PNS.

“Kami akan cek dengan penerima bansos Triwulan 2 dan calon penerima Triwulan 3. Kalau memang ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, ya nanti tentunya kita bisa coret dari penerima bansos, digantikan yang lebih layak,” ungkap Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Kemensos) Joko Widiarto saat dihubungi, Kamis (7/8).

Dijelaskan, data pekerjaan yang tercatat selama ini berasal dari pengakuan saat pembukaan rekening bantuan.

“Kalau yang pekerjaan tadi sudah kami konfirmasikan, itu diisi berdasarkan pengakuan pada saat mau buka rekening, misalnya pekerjaannya dokter atau manajer,” katanya.

Namun pihaknya menegaskan, kelompok seperti PNS dan pegawai BUMN tidak diperbolehkan menerima bansos. “Kalau memang PNS memang tidak boleh mendapatkan transaksi, kita coret,” tegasnya.

Untuk proses verifikasi, saat ini kementerian/lembaga teknis tengah menyiapkan data detail yang akan dicocokkan kembali. “Pasti ada perubahan nanti, kita cocokkan dengan data kami. Kami menunggu data detilnya ya,” ujarnya.

Pemerintah juga menyampaikan telah melakukan koordinasi langsung dengan Badan Pengawas Transaksi Keuangan (BPATK) untuk mendukung akurasi data.

“Ini kami tadi langsung berkordinasi, sedang disiapkan. Nanti mungkin kalau sudah ada data kita paparkan lagi hasilnya,” lanjutnya. (H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia