Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMERINTAH memastikan akan mengevaluasi kembali data penerima bantuan sosial (bansos) untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Langkah ini dilakukan menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat yang seharusnya tidak berhak, seperti pegawai BUMN, dokter, hingga PNS.
“Kami akan cek dengan penerima bansos Triwulan 2 dan calon penerima Triwulan 3. Kalau memang ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, ya nanti tentunya kita bisa coret dari penerima bansos, digantikan yang lebih layak,” ungkap Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Kemensos) Joko Widiarto saat dihubungi, Kamis (7/8).
Dijelaskan, data pekerjaan yang tercatat selama ini berasal dari pengakuan saat pembukaan rekening bantuan.
“Kalau yang pekerjaan tadi sudah kami konfirmasikan, itu diisi berdasarkan pengakuan pada saat mau buka rekening, misalnya pekerjaannya dokter atau manajer,” katanya.
Namun pihaknya menegaskan, kelompok seperti PNS dan pegawai BUMN tidak diperbolehkan menerima bansos. “Kalau memang PNS memang tidak boleh mendapatkan transaksi, kita coret,” tegasnya.
Untuk proses verifikasi, saat ini kementerian/lembaga teknis tengah menyiapkan data detail yang akan dicocokkan kembali. “Pasti ada perubahan nanti, kita cocokkan dengan data kami. Kami menunggu data detilnya ya,” ujarnya.
Pemerintah juga menyampaikan telah melakukan koordinasi langsung dengan Badan Pengawas Transaksi Keuangan (BPATK) untuk mendukung akurasi data.
“Ini kami tadi langsung berkordinasi, sedang disiapkan. Nanti mungkin kalau sudah ada data kita paparkan lagi hasilnya,” lanjutnya. (H-3)
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Cek bansos Kemensos 2025 mudah! Panduan lengkap cara cek status penerima, syarat, dan jenis bantuan. Jangan lewatkan kesempatan dapatkan bansos! Klik di sini!
Ingin tahu apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH 2025? Berikut cara cek NIK KTP penerima bansos PKH secara online lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Mensos mengimbau masyarakat yang masih usia produktif untuk lepas dari program bantuan sosial dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan oleh pemerintah.
Data tunggal tersebut nantinya bersifat dinamis, sebab akan ada penduduk yang wafat, pindah tempat, dan lainnya.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved