Mensos: Standar Data tunggal Sosial Ekonomi Lebih Jelas

MENTERI Sosial, Saifullah Yusuf memastikan data tunggal sosial ekonomi yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) nantinya memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Mensos berharap nantinya program pemerintah lebih tepat sasaran.

"Kami bersyukur dan bergembira seluruh proses yang dilakukan BPS berjalan lancar," kata Mensos dalam konferensi pers bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta.

Baca juga : Mensos Tegaskan bahwa Bansos Akan Disalurkan Usai Pilkada Serentak

Ia menjelaskan data tunggal tersebut nantinya bersifat dinamis, sebab akan ada penduduk yang wafat, pindah tempat, dan lainnya. "Tapi, standar untuk mengukur itu sudah lebih jelas. Lebih-lebih ini sama, kalau dulu kan kadang ukurannya beda-beda," imbuhnya.

Ia memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut. "Harapannya nanti kalau sudah selesai, benar-benar menjadi data tunggal sosial ekonomi, ini tentu sesuai dengan harapan Presiden," kata Mensos.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya rutin berkoordinasi dengan kementerian terkait integrasi data tunggal.

Baca juga : 4 Cara Mudah Memeriksa Status Penerimaan di Portal Cek Bansos

Adapun mengenai target, katanya, BPS dapat menghasilkan data tunggal sosial ekonomi pada tahun 2025 seperti harapan Presiden Prabowo.

"Nantinya data tunggal ini yang menjadi basis data pada saat melakukan kebijakan-kebijakan berikutnya," katanya.

Ia menambahkan jika data tunggal selesai diintegrasikan, tidak ada lagi perbedaan data yang digunakan untuk program sosial maupun program lainnya. Data tunggal tersebut nantinya diserahkan kepada Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator PM.

"Data tunggal itu adalah proses integrasi semua data, sehingga nanti di dalam data tunggal itu jumlah orang yang tercatat kira-kira akan sama dengan jumlah populasi Indonesia," katanya. 

Ia menjelaskan empat tahapan dalam memproses data tunggal. Tahapannya terdiri atas penunggalan individu, penunggalan keluarga, dan cek ulang dengan data lain, seperti data PLN hingga BPJS Kesehatan. "Terakhir, adalah proses pemeringkatan," ujarnya. (Ant/H-2)