Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penggunaan data tunggal sosial ekonomi akan mencoret nama aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
"Otomatis akan tertolak karena ini sudah padan dengan NIK juga, jadi akan tertolak dengan sendirinya," kata Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/12)
Pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya galat (kekeliruan) pada sistem dengan persentase hingga 1 persen.
Antisipasi ini dengan disediakannya jalur untuk melakukan sanggahan bagi pihak-pihak yang namanya dicatut sebagai penerima bansos padahal tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos, dan atau untuk mengusulkan nama yang belum tercatat sebagai penerima bansos padahal berhak atas bansos.
Proses ini bisa ditempuh secara formal melalui kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial, Bupati/Walikota, hingga Kementerian Sosial, atau melalui jalur partisipasi masyarakat.
"Jalur partisipasi di mana masyarakat bisa buka cek bansos, kemudian di sana ada usul/sanggah dengan melampirkan beberapa hal yang penting untuk menjadi penguat dari usul maupun sanggahan itu," kata Saifullah Yusuf.
Badan Pusat Statistik saat ini masih dalam tahap akhir penyusunan data tunggal sosial ekonomi. "Sekarang ini (penyusunan data tunggal sosial ekonomi) sedang tahap finalisasi. Mulai tahun depan, digunakan," kata Saifullah Yusuf.
Data tunggal sosial ekonomi nantinya akan menjadi pedoman Kemensos dalam penyaluran bantuan sosial sehingga diharapkan dapat tepat sasaran. Pihaknya menambahkan nantinya dalam penerapan data tunggal akan menunggu penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai landasan hukum. (Ant/H-2)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Selain 100 titik awal, pemerintah juga tengah menyiapkan 100 titik tambahan untuk gelombang kedua.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Mensos tengah pertimbangkan usulan vasektomi dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi sebagai syarat keluarga untuk bisa menerima bansos
(Mensos) Syaifullah Yusuf angkat bicara terkait pro dan kontra di masyarakat terkait dengan usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto atau Pak Harto.
INSTRUKSI Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah resmi diterbitkan pada 5 Februari 2025.
Dengan data baru yang lebih akurat maka potensi bansos salah sasaran bisa diminimalisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved