Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan masih ada puluhan juta masyarakat miskin belum terjangkau bantuan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI JK. Itu terkait penonaktifan peserta BPJS Kesehatan segmen tersebut.
Sementara itu, berdasarkan temuan Kemensos, sebagian justru terdaftar dalam PBI JK merupakan masyarakat yang mampu membayar.
Gus Ipul menyebutkan, sekitar 54 juta penduduk miskin belum menerima manfaat PBI JK. Di sisi lain, kurang lebih 15 juta orang yang masuk kategori mampu justru masih terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.
"Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima," ujar Gus Ipul di dalam rapat bersama DPR RI, Senin (9/2).
Ia menjelaskan kelompok masyarakat desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar. Jumlahnya 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih.
Ia menjelaskan, data tersebut merupakan hasil pemutakhiran pada 2025. Karena itu, Kementerian Sosial mulai menggunakan pembagian desil sebagai dasar untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan PBI JK.
"Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, pemerintah telah melakukan pengalihan kepesertaan PBI JK secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah ini dinilai mampu menekan tingkat inclusion error dan exclusion error secara signifikan. Exclusion error merujuk pada kondisi masyarakat yang seharusnya menerima PBI namun belum terdaftar, sedangkan inclusion eror adalah sebaliknya, yakni mereka yang tidak berhak tetapi masih menerima bantuan.
"Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, eror-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK," tuturnya. (H-4)
Penonaktifan peserta PBI JKN dan PBPU dilakukan tanpa ukuran yang jelas dan berpotensi mengorbankan warga miskin.
Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, mengatakan informasi adanya pengoreksian PBI-JK mulai disampaikan kepada masyarakat
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Kolaborasi ini bukan sekadar kemitraan formal, melainkan wujud nyata dari semangat dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang inklusif dan partisipatif.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menargetkan program Pelayanan Kesehatan (Yankes) Paripurna dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberi peluang reaktivasi bagi peserta BPJS Kesehatan PBI JK nonaktif yang menderita penyakit kronik
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan.
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal kasus pengusiran Nenek Elina, 80, dari rumahnya di Surabaya
Mensos Gus IpulĀ Gus Ipul menyampaikan bahwa korban bencana Sumatra akan menerima bantuan lauk-pauk sebesar Rp15 ribu per hari
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved