Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menargetkan program Pelayanan Kesehatan (Yankes) Paripurna dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat miskin di Jawa Tengah mendapatkan asuransi kesehatan secara gratis.
"(Pelayanan Kesehatan Paripurna) ini, tahun 2025 harus segera kita laksanakan," ujar Taj Yasin dalam rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang berlangsung di Kantor Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Senin (24/2).
Taj Yasin, yang akrab disapa Gus Yasin, menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ia pun mendorong BPJS Kesehatan untuk segera melakukan verifikasi terhadap data warga yang kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih berstatus nonaktif.
"Ini harus kita intervensi, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat tidak mampu yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan di rumah sakit," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yasin juga menyoroti permasalahan penumpukan pasien di sejumlah fasilitas kesehatan. Ia mengapresiasi rumah sakit umum milik provinsi yang telah menerapkan sistem fast-track dan mengampu rumah sakit daerah tipe C dan D. Hal yang sama juga ia sampaikan kepada rumah sakit swasta yang telah ikut serta dalam skema tersebut.
Ke depannya, ia berharap rumah sakit yang menjadi pengampu dapat menerapkan layanan fast-track hingga ke tingkat puskesmas, guna menghindari penumpukan pasien di satu rumah sakit tertentu.
"Pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh menumpuk di satu rumah sakit saja. Mereka harus mendapatkan pelayanan yang paripurna," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menyelaraskan kebijakan tersebut.
"Kami tentu akan menyelaraskan program ini agar bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Pada Januari, cakupan UHC berada di angka 98,03%. Dalam waktu satu bulan, terjadi peningkatan lebih dari satu persen hingga menembus 99,11%
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
KETUA Umum PB IDI Slamet Budiarto, menilai masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih berobat di luar negeri karena masih lemahnya sistem kesehatan di Tanah Air.
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di provinsi kepulauan
BENCANA banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat benar-benar membawa luka mendalam dan dampak pada berbagai sisi kehidupan.
Layanan fast track atau Mecca route yang diterapkan di Bandara Udara Juanda Surabaya, Jawa Timur, selama proses pemberangkatan haji sangat efisien
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved