Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersilaturahim dengan warga di Masjid Baiturrahman, Desa Jatijejer, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (6/4). Dalam kesempatan ini Gus Ipul mengingatkan warga untuk tidak bergantung pada bantuan sosial (Bansos).
Ia menambahkan tujuan pemberian program bantuan sosial oleh pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri. Karenanya, ia berharap KPM bisa graduasi (lulus) dari program bansos.
"Panjenengan ini dirancang tidak untuk terus-menerus memperoleh bansos, kecuali yang lansia dan penyandang disabilitas," ujar Gus Ipul.
Lantaran itu dia mengimbau masyarakat yang masih usia produktif untuk lepas dari program bantuan sosial dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya, program pemberdayaan, program bantuan modal, program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan dan program-program produktif lainnya.
"Yang sehat, yang bukan lansia yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri, ikut program yang lain, bukan program bansos," katanya.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pendamping memiliki peranan penting agar KPM bisa mengelola Bansos dengan baik. Hal itu meliputi pemberian pemahaman terhadap program-program, pemanfaatan yang tepat sasaran, serta pembinaan kepada KPM agar bisa lulus dan tak lagi tergantung pada bansos.
"Saya minta para pendamping benar-benar tegas memastikan bantuannya itu sesuai dengan peruntukannya. Jelas nggih?" tuturnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, dalam setahun, Kementerian Sosial telah menggulirkan anggaran Bansos sebesar Rp330,031 miliar untuk 95.900 KPM di Kabupaten Mojokerto. Gus Ipul berharap 107 pendamping PKH serta pilar sosial lain di Kab. Mojokerto dapat mendampingi masyarakat agar memanfaatkan bansos tersebut secara tepat sasaran.
Tak hanya kepada pendamping, Gus Ipul juga mengajak Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto untuk turut andil dalam penyaluran dan pengawasan bansos. Hal tersebut mencakup menilai kinerja pendamping agar mereka juga bisa bekerja lebih maksimal.
"Saya ingin ke depan supaya Pak Bupati, wali kota, dan gubernur nanti akan kita kasih yang namanya wewenang untuk menilai kinerja pendamping," pungkasnya. (H-2)
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Pemerintah akan evaluasi data bansos menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat mampu.
Cek bansos Kemensos 2025 mudah! Panduan lengkap cara cek status penerima, syarat, dan jenis bantuan. Jangan lewatkan kesempatan dapatkan bansos! Klik di sini!
Ingin tahu apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH 2025? Berikut cara cek NIK KTP penerima bansos PKH secara online lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Data tunggal tersebut nantinya bersifat dinamis, sebab akan ada penduduk yang wafat, pindah tempat, dan lainnya.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved