Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menunda bantuan untuk 50 Kepala Keluarga (KK) terdampak covid-19 di setiap desa se-Babel. Penundaan bantuan ini, menurut ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya dikarenakan belum adanya data yang lengkap sehingga tidak jelas.
"Kita butuh data kepala keluarga penerima harus jelas dan sesuai prosedur," kata Didit, Kamis (7/5).
Untuk itu, pihaknya sudah meminta dinas Sosial Provinsi Babel melengkapi 50 kk setiap desa penerima bantuan tersebut.
"Alhamdulilah tadi Plt kepala dinsosnya akan segera menyurati bupati/walikota untuk melakukan inventarisir data tersebut," ujarnya.
Jika nanti semua data sudah lengkap dan valid, maka bantuan untuk 50 KK terdampak covid-19 di setiap desa di Babel baru akan mereka setujui.
baca juga: BLT Covid-19 Dikembalikan Karena masih Banyak Membutuhkan
Didit menambahkan jumlah anggaran untuk penanganan covid-19 Babel mencapai Rp72 miliar yang dibagikan ke dinas kesehatan Rp24,9 miliar, BPBD Rp3 miliar, Rumah Sakit provinsi Rp800 juta, Dinsos Rp2 miliar dan bantuan untuk PKH dan BPNT Rp33,2 miliar.
"Khususnya untuk dana yang di dinkes dan Perkim ini kita pertanyaan penggunaan anggarannya. Kita ingin lihat seperti apa hasilnya. Jika dibelikan barang kita lihat fisiknya," tutur Didit.(OL-3)
Selain memutus akses jalan, kejadian ini juga menimbulkan korban. Dua pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat jembatan roboh terjatuh dan mengalami luka.
Kapolda Babel Irjen Viktor T. Sihombing mengatakan patroli tersebut dilaksanakan oleh personel yang terlibat dalam Operasi Lilin Menumbing (OLM) 2025.
Kenaikan UMP 2026 sebesar 4,05 persen di Bangka Belitung dipandang sudah cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Kenaikan harga telur ayam berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
Sementara Kasat Intelkam Polres Bangka Iptu Djunaidi mengatakan, sejak di penerimaan P3K dibuka kamis lalu jumlah pemohon SKCK membludak.
Tercatat tahun 2024 ada sekitar 28.559 orang mengidap penyakit diabetes, sedangkan di tahun 2025 ini di perkirakan mencapai 30 ribu orang.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved