Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
DINAS Sosial DKI Jakarta mencoret lebih dari 30 ribu kartu keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos) tahap pertama. Sehingga, mereka tidak mendapatkan bansos pada penyaluran tahap kedua.
Penghapusan data penerima dilakukan sebagai upaya perbaikan data penerima bansos DKI, yang disebut bermasalah lantaran tidak tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah, mengungkapkan jumlah awal penerima bansos sekitar 2,5 juta KK. Namun, setelah dilakukan penyisiran ditemukan data 1,19 juta KK penerima.
Baca juga: Anies Akui Distribusi Bansos Berantakan
Data itu merupakan data lama yang sebelumnya pernah menerima bantuan lain dari Pemprov DKI Jakarta. Seperti, penerima KJP, KJP Plus, Kartu Jakarta Lansia, hingga janda veteran perang.
"Dari jumlah itu kita konsolidasikan ada 1,16 juta sekian akhirnya," jelas Irmansyah di sela rapat evaluasi bansos dengan DPRD DKI, Rabu (6/5).
Dia mengakui ada KK yang tergolong warga mampu di data tersebut. Hal itu disebabkan data yang diperoleh juga berasal dari Pekerja Penerima Upah (PPU) di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI.
Setiap PPU yang terdata memiliki upah di bawah Rp 5 juta, otomatis masuk kriteria penerima bansos dan nama KK akan didaftarkan menjadi penerima bansos.
Baca juga: Nilai Bansos DKI Tahap Kedua Disesuaikan dengan Pusat
"Misalnya dalam 1 KK itu si kepala keluarga memang ada yang mampu. Tapi salah satu anggota keluarganya entah keponakannya atau siapa yang dari kampung dan menumpang di KK itu orang tidak mampu. Nah, dia dapat meski yang terpublikasi adalah si kepala keluarganya. Itu yang kita coret," papar Irmansyah.
Pihaknya juga akan lebih selektif kepada keluarga mantan veteran perang. Menurut Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, sebagian keluarga veteran ada yang mampu dan ada yang tidak mampu.
"Contohnya, janda perintis kemerdekaan. Sebagian orang mampu. Tapi sebagian ada yang tidak mampu. Prinsipnya ketika dia dapat tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, itu dilakukan penyesuaian. Pasti dicoret dan tidak dapat lagi untuk tahap kedua," tegasnya.(OL-11)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved