Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Media Group Salurkan Simpati ke Yogyakarta
Selain terjadi keterlambatan dalam penyaluran, data penerima bansos juga bermasalah karena banyak yang tidak tepat sasaran.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Terkait bantuan sosial, Menko- PMK Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya hanya mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Lewat program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), DKI telah menerima 121.747 Paket sembako, 46.727 paket makan siap saji, dan 16.082 paket lebaran.
Pemerintah pusat sepakat untuk memberi bantuan bagi 2,5 juta warga sisanya. Namun, saat ditinjau di lapangan justru terjadi kekacauan.
Mensos menegaskan data penerima bantuan terus disempurnakan, agar penyaluran lebih tepat sasaran.
KEPALA Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan bahwa saat ini terjadi masalah pada pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dan perlu dikaji ulang.
Saat memantau penyaluran bansos di wilayah Jakarta, Muhadjir sempat berdialog dengan Wagub DKI Riza Patria.
Apabila pemerintah ingin membantu masyarakat yang terdampak wabah korona sebaiknya tidak perlu melalui pelatihan, langsung diberikan saja bantuan tersebut.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengkritik keras pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Srimul soal Pemprov DKI tak mampu menganggarkan bansos.
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, menyampaikan DKI salah satu daerah yang paling besar mengganggarkan penanganan Covid-19
DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) menunda bantuan untuk 50 Kepala Keluarga (KK) terdampak covid-19 di setiap desa se-Babel karena data tidak jelas.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
"Menurut saya, ini menegaskan betapa pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak memiliki koordinasi yang baik. Terlepas adanya perbedaan politik, koordinasi seharusnya tetap dikedepankan."
Anggota DPR RI, Gandung Pardiman pihaknya mendapat laporan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak akurat
Pada 8 April lalu, Anies berjanji akan memberikan bansos setiap pekan sebanyak empat kali. Faktanya, bansos baru diberikan sekali dan jedanya setiap dua pekan.
Dana insentif tersebut sebesar Rp5 ribu per paket yang nilai akumulasinya ditransfer langsung ke rekening Ketua RW.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved