Pemerintah Pusat Kritik Bansos DKI, M Taufik: Warga Sakit Hati

POLITIKUS Partai Gerindra M Taufik menyayangkan kritik pemerintah pusat yang menyerang penyaluran bantuan sosial yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menduga ada maksud politik di balik serangkaian kritik yang dilontarkan tiga menteri kabinet Presiden Joko Widodo yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Menurutnya, Pemprov DKI menyalurkan bansos terlebih dulu dibanding pemerintah pusat. Meski di lapangan ada human error, fakta itu tetap tidak menutupi keseriusan Pemprov DKI dalam menangani dampak covid-19 yang meluluhlantakkan perekonomian warga.

Baca juga: M Taufik Tuding Sri Mulyani Buat Hoaks Soal Bansos DKI

Pun demikian ia tidak merasa ada yang salah jika warga mendapat bansos dua kali dari Pemprov DKI maupun dari Kemensos karena adanya kesamaan data penerima bansos.

"Tuduhan Menkeu Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies yang sejak awal tanggap dan cepat menangani Covid-19 tetapi juga menyakiti hari rakyat Ibu Kota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apa salahnya kalau dalam situasi sulit seperti ini warga Jakarta menerima bansos sampai dua kali dari pemerintah pusat dan dari Pemprov DKI? Bukankah itu dapat meringankan mereka yang sedang kesulitan ekonomi?" ujar Taufik dalam keterangan resmi, Kamis (7/4).

Taufik yang juga Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.

Apalagi tiga menteri sekaligus mengkritisi dalam waktu yang bersamaan terkait hal yang sama.

"Saya yakin publik tahu arah dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani dan juga pejabat pemerintah pusat lainnya. Kelihatan sekali perseteruan politiknya. Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan. Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat, itu yang saya harapkan," kecamnya.

Di sisi lain, ia menegaskan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru lebih dulu memberikan bansos kepada warga Ibu Kota yang terdampak covid-19 ketimbang pemerintah pusat.

Hal itu, menurutnya, harus diluruskan dulu. Bukan hanya lebih dahulu memberikan bantuan sosial, Pemprov DKI bahkan dikatakan Taufik paling siap menangani pandemi covid-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.

"Catat itu dan Menkeu Sri Mulyani harus tahu. Untuk pembagian bansos Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar. Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?" tanyanya.

Ia pun meminta pemerintah pusat tidak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI.

"Saya kira itu tidak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," pungkas Taufik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas tanggung jawab terkait pendanaan bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta KK di DKI Jakarta ramai diberitakan.

Sri Mulyani mengaku mendapatkan laporan itu dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Dalam kesempatan terpisah, Mensos Juliari Batubara mengkritik keras Pemprov DKI karena memberikan data penerima bansos yang sama kepada pihaknya.

Ia pun menemukan fakta penerima bansos Kemensos juga sebelumnya terdaftar di penerima bansos DKI dan sudah pernah mendapat bansos tersebut.

Menurutnya, harusnya warga masing-masing hanya mendapat bansos satu kali sehingga pembagian bansos akan lebih merata. (OL-1)