Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy mengungkapkan, ada permasalahan pada data penerima bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta. Data penerima bansos dari pemda dan pemerintah pusat tidak sinkron sehingga terjadi tumpang tindih pada saat penyaluran bantuan.
“Masalahnya di akurasi data, meski sebagian besar sudah akurat, tetapi belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Bansos dari Pemda DKI dan mana yang dari Banpres Kemensos. Juga ada data baru yang dihimpun oleh RT/RW tetapi tidak tercantum dalam daftar calon penerima bantuan,” kata Muhadjir kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).
Muhadjir menjelaskan, pada rapat koordinasi antara Kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK dengan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hanya dapat memberikan bantuan bagi 1,1 juta warga miskin di Jakarta, sedangkan jumlah warga miskin baru mencapai 3,6 juta orang. Dari pernyataan tersebut, kemudian pemerintah pusat sepakat untuk memberi bantuan bagi 2,5 juta warga sisanya. Namun, saat ditinjau di lapangan justru terjadi kekacauan.
“Itu pernyataan Pak Gubernur DKI. Sebelum saya ingatkan bahwa itu adalah merupakan kesepakatan saat Rapat Kabinet terbatas. Pak Mensos akan segera berkoordinasi dengan Gunernur DKI untuk memastikan hal itu. Saya juga sudah berpesan kepada Pak Wagub saat bersama saya memantau pelaksanaan pembagian Sembako Banpres di kelurahan Pesangrahan, kecamatan Bintaro, kemarin,” ujarnya.
“Di lapangan Pak Juliari, Mensos telah meminta agar ada improvisasi dalam penggunaan data, antara data yang diberikan oleh Pemprov DKI dengan data yang ada di tangan ketua RT/RW,” imbuhnya.
Muhadjir menambahkan, masalah data tidak hanya terjadi di DKI Jakarta. Ada beberapa kabupaten/kota yang sama sekali belum memasukkan data ke Kemensos.
“Hingga tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 kabupaten/kota (72 %),” tandasnya.(OL-4)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved