Kamis 07 Mei 2020, 20:19 WIB

Kisruh Bansos DKI, Menko PMK: Data Tidak Akurat

Atikah Ishmah Winahyu | Megapolitan
Kisruh Bansos DKI, Menko PMK: Data Tidak Akurat

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah yang ia terima di kawasan Koja, Jakarta

 

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy mengungkapkan, ada permasalahan pada data penerima bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta. Data penerima bansos dari pemda dan pemerintah pusat tidak sinkron sehingga terjadi tumpang tindih pada saat penyaluran bantuan.

“Masalahnya di akurasi data, meski sebagian besar sudah akurat, tetapi belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Bansos dari Pemda DKI dan mana yang dari Banpres Kemensos. Juga ada data baru yang dihimpun oleh RT/RW tetapi tidak tercantum dalam daftar calon penerima bantuan,” kata Muhadjir kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).

Muhadjir menjelaskan, pada rapat koordinasi antara Kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK dengan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hanya dapat memberikan bantuan bagi 1,1 juta warga miskin di Jakarta, sedangkan jumlah warga miskin baru mencapai 3,6 juta orang. Dari pernyataan tersebut, kemudian pemerintah pusat sepakat untuk memberi bantuan bagi 2,5 juta warga sisanya. Namun, saat ditinjau di lapangan justru terjadi kekacauan.

“Itu pernyataan Pak Gubernur DKI. Sebelum saya ingatkan bahwa itu adalah merupakan kesepakatan saat Rapat Kabinet terbatas. Pak Mensos akan segera berkoordinasi dengan Gunernur DKI untuk memastikan hal itu. Saya juga sudah berpesan kepada Pak Wagub saat bersama saya memantau pelaksanaan pembagian Sembako Banpres di kelurahan Pesangrahan, kecamatan Bintaro, kemarin,” ujarnya.

“Di lapangan Pak Juliari, Mensos telah meminta agar ada improvisasi dalam penggunaan data, antara data yang diberikan oleh Pemprov DKI dengan data yang ada di tangan ketua RT/RW,” imbuhnya.

Muhadjir menambahkan, masalah data tidak hanya terjadi di DKI Jakarta. Ada beberapa kabupaten/kota yang sama sekali belum memasukkan data ke Kemensos.

“Hingga tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 kabupaten/kota (72 %),” tandasnya.(OL-4)

Baca Juga

Antara

Simak, ini Empat Layanan Kesehatan Gratis di DKI

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 25 Januari 2021, 14:35 WIB
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti menyampaikan tujuan pemberian Jaminan Kesehatan untuk warga Ibu...
MI/Fransisco Carolio

Kunjungi RSUD Cengkareng, Anies Tegaskan Covid-19 Ancaman Nyata

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 25 Januari 2021, 14:21 WIB
Anies menjelaskan, penularan terbanyak saat ini menimpa klaster...
MI/Ramdani

Kritik Dana Formula E, PDIP: Harusnya Buat Banjir dan Covid-19

👤 Hilda Julaika 🕔Senin 25 Januari 2021, 14:11 WIB
Kritik Penggunaan Dana Formula E, PDIP: Harusnya Buat Banjir dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya