Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy mengungkapkan, ada permasalahan pada data penerima bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta. Data penerima bansos dari pemda dan pemerintah pusat tidak sinkron sehingga terjadi tumpang tindih pada saat penyaluran bantuan.
“Masalahnya di akurasi data, meski sebagian besar sudah akurat, tetapi belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Bansos dari Pemda DKI dan mana yang dari Banpres Kemensos. Juga ada data baru yang dihimpun oleh RT/RW tetapi tidak tercantum dalam daftar calon penerima bantuan,” kata Muhadjir kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).
Muhadjir menjelaskan, pada rapat koordinasi antara Kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK dengan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hanya dapat memberikan bantuan bagi 1,1 juta warga miskin di Jakarta, sedangkan jumlah warga miskin baru mencapai 3,6 juta orang. Dari pernyataan tersebut, kemudian pemerintah pusat sepakat untuk memberi bantuan bagi 2,5 juta warga sisanya. Namun, saat ditinjau di lapangan justru terjadi kekacauan.
“Itu pernyataan Pak Gubernur DKI. Sebelum saya ingatkan bahwa itu adalah merupakan kesepakatan saat Rapat Kabinet terbatas. Pak Mensos akan segera berkoordinasi dengan Gunernur DKI untuk memastikan hal itu. Saya juga sudah berpesan kepada Pak Wagub saat bersama saya memantau pelaksanaan pembagian Sembako Banpres di kelurahan Pesangrahan, kecamatan Bintaro, kemarin,” ujarnya.
“Di lapangan Pak Juliari, Mensos telah meminta agar ada improvisasi dalam penggunaan data, antara data yang diberikan oleh Pemprov DKI dengan data yang ada di tangan ketua RT/RW,” imbuhnya.
Muhadjir menambahkan, masalah data tidak hanya terjadi di DKI Jakarta. Ada beberapa kabupaten/kota yang sama sekali belum memasukkan data ke Kemensos.
“Hingga tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 kabupaten/kota (72 %),” tandasnya.(OL-4)
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Pemerintah akan evaluasi data bansos menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat mampu.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved