Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy mengungkapkan, ada permasalahan pada data penerima bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta. Data penerima bansos dari pemda dan pemerintah pusat tidak sinkron sehingga terjadi tumpang tindih pada saat penyaluran bantuan.
“Masalahnya di akurasi data, meski sebagian besar sudah akurat, tetapi belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Bansos dari Pemda DKI dan mana yang dari Banpres Kemensos. Juga ada data baru yang dihimpun oleh RT/RW tetapi tidak tercantum dalam daftar calon penerima bantuan,” kata Muhadjir kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).
Muhadjir menjelaskan, pada rapat koordinasi antara Kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK dengan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hanya dapat memberikan bantuan bagi 1,1 juta warga miskin di Jakarta, sedangkan jumlah warga miskin baru mencapai 3,6 juta orang. Dari pernyataan tersebut, kemudian pemerintah pusat sepakat untuk memberi bantuan bagi 2,5 juta warga sisanya. Namun, saat ditinjau di lapangan justru terjadi kekacauan.
“Itu pernyataan Pak Gubernur DKI. Sebelum saya ingatkan bahwa itu adalah merupakan kesepakatan saat Rapat Kabinet terbatas. Pak Mensos akan segera berkoordinasi dengan Gunernur DKI untuk memastikan hal itu. Saya juga sudah berpesan kepada Pak Wagub saat bersama saya memantau pelaksanaan pembagian Sembako Banpres di kelurahan Pesangrahan, kecamatan Bintaro, kemarin,” ujarnya.
“Di lapangan Pak Juliari, Mensos telah meminta agar ada improvisasi dalam penggunaan data, antara data yang diberikan oleh Pemprov DKI dengan data yang ada di tangan ketua RT/RW,” imbuhnya.
Muhadjir menambahkan, masalah data tidak hanya terjadi di DKI Jakarta. Ada beberapa kabupaten/kota yang sama sekali belum memasukkan data ke Kemensos.
“Hingga tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 kabupaten/kota (72 %),” tandasnya.(OL-4)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima sekaligus memimpin audiensi Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM.
Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved